Bala Bantuan Pengawal Aksi Pencegahan Korupsi Bertambah Lagi, Stranas PK Gandeng CSO di Manado

Bala Bantuan Pengawal Aksi Pencegahan Korupsi Bertambah Lagi, Stranas PK Gandeng CSO di Manado

31 Juli 2024

Dalam perjalanan aksi pencegahan korupsi dari waktu ke waktu, Stranas PK kerap melibatkan masyarakat sipil melalui CSO (Civil Society Organization). Pada Selasa malam (30/07), tim Stranas PK berdiskusi dengan sejumlah CSO terkait isu perizinan, pengadaan barang dan jasa, beneficial ownership (BO), kebijakan satu peta, hingga perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan Manado.

Dalam rangka Festival HAM Bitung 2024, Stranas PK berdialog dengan masyarakat serta pemda setempat terkait isu hak asasi manusia (HAM) dalam sektor pencegahan korupsi diantaranya melalui aksi Perencanaan Penganggaran, aksi One Map Policy dan aksi Pengendalian Ekspor Impor.

Terkait tata kelola pemerintah daerah, Stranas PK secara khusus membahas mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Salah satunya untuk pengawasan dan implementasi program pengentasan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah. Terkait SIPD, masyarakat berharap ke depannya data SIPD dapat dibuka aksesnya kepada public untuk membantu pengawasan dan advokasi anggaran.

Di isu perizinan, masyarakat sipil mengeluhkan perihal kemunduran Online Single Submission (OSS) yang awalnya terintegrasi antara izin lokasi, Amdalnet milik KLHK dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) milik Kementerian PUPR, namun kini menjadi tidak terintegrasi. Padahal integrasi tersebut mempermudah masyarakat/pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha.

Terkait pengadaan barang dan jasa, masyarakat sipil menyoroti banyaknya celah dalam proses tender. Disinyalir banyak terjadi praktik korupsi dengan modus ‘tender arisan’, praktik suap untuk memenangkan tender hingga tidak transparannya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, perwakilan CSO juga menyampaikan kekhawatiran atas alokasi anggaran pemerintah daerah menjelang pilkada banyak difokuskan kepada bantuan sosial maupun beasiswa yang bernuansa politis.

Stranas PK mengapresiasi inisiasi masyarakat sipil, khususnya para fasilitator desa yang mengasistensi masyarakat desa untuk menyusun peta desa sebagai bagian dari pemetaan partisipatif yang bisa menjadi solusi untuk penyelesaian masalah sengketa batas antar desa.

Stranas PK akan terus mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut serta aktif dalam upaya pencegahan korupsi di tanah air. Kini, giliran masyarakat Manado untuk ambil bagian untuk ikut mengawal aksi Stranas PK dan mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.