Buruh Migran Terdampak, Stranas PK Tegaskan Pengurangan Lartas Mutlak Dilakukan!

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag No. 3/2024 sebagai revisi atas Permendag No. 36/2023 dan sudah berlaku per 10 Maret lalu berupa relaksasi kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) barang yang keluar-masuk Indonesia. Peraturan ini juga berlaku bagi seluruh penumpang perjalanan luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Baru-baru ini, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani meminta Kemendag meninjau kembali pemberlakuan aturan tersebut bagi PMI sebagai pahlawan devisa. Pasalnya, banyak barang buruh migran yang hingga saat ini masih tertahan di pelabuhan akibat terkena lartas.

Adapun aturan lartas terhadap barang bawaan penumpang perjalanan luar negeri diantaranya adalah (1) alas kaki maksimal 2 pasang per penumpang, (2) tas maksimal 2 buah per penumpang, (3) alat elektronik maksimal 5 unit dengan total harga US$ 1.500 per penumpang, (4) telepon seluler, komputer, tablet dan headset maksimal 2 unit per penumpang dan (5) barang tekstil jadi maksimal 5 buah per penumpang.

Pasca riuh permasalahan Barang buruh migran yang tertahan, sudah diadakan rapat terbatas yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan, BPOM, dan BP2MI. Hasilnya, disepakati sejumlah revisi atas Permendag yang berlaku terkait impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), soal impor barang pribadi penumpang, dan evaluasi aturan pembatasan impor barang (lartas) yang mempersyaratkan rekomendasi/pertimbangan teknis dari Kementerian dan Lembaga.

Mengenal Aturan Lartas

Penerapan kebijakan lartas tidak hanya berlaku di Indonesia, namun di berbagai negara di seluruh dunia. Adapun tujuan pemerintah memberlakukannya adalah untuk melindungi industri lokal, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat serta untuk mengendalikan inflasi

Saat ini, Indonesia memiliki 7.210 lartas ( sekitar 63% dari total kode HS ) yang dinilai cukup tinggi jika dibandingkan rerata lartas negara-negara ASEAN yang berada di kisaran 17%. Berikut ini merupakan barang-barang yang termasuk lartas di Indonesia;

Produk gula
Produk beras
Produk yang mengandung zat yang merusak ozon
Produk bekas berupa kantong, baju dan karung bekas
Produk yang memiliki sistem pendingin seperti CFC dan HCFC-22
Produk obat dan bahan makanan tertentu
Produk berupa bahan berbahaya dan beracun (B3)
Produk limbah B3 dan non B3
Produk perkakas dan peralatan tangan
Produk kesehatan yang mengandung merkuri

Adapun pihak yang berwenang menerbitkan izin impor produk yang masuk lartas adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dampak Pemberlakukan Lartas Yang Banyak

Jumlah lartas di Indonesia yang jauh melampaui rerata negara ASEAN tentunya memiliki sejumlah dampak mulai dari beban birokrasi yang tinggi dan tidak efisien, terjadinya penumpukan barang di pelabuhan serta timbulnya kebingungan di kalangan pelaku usaha akibat mekanisme pengawasan dan infrastruktur yang belum memadai terhadap sejumlah komoditas yang termasuk dalam lartas

Potensi Korupsi di Sektor Ekspor - Impor

Dibalik niat mulia memproteksi industri dalam negeri, aturan impor terkait kategori barang larangan dan/atau terbatas (lartas) di Indonesia memberikan celah fraud bagi oknum pejabat pemerintah untuk melakukan praktik korupsi. Pasalnya, impor barang yang masuk dalam kategori lartas harus memiliki perizinan khusus dari instansi teknis terkait.

Oleh karena itu, sejak akhir tahun 2023 Stranas PK melalui aksi Pengendalian Ekspor/Impor, mendorong 2 hal sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor ekspor/impor, yaitu pengurangan komoditas lartas dan penguatan pengawasan post border. Saat ini, sudah ada 7.210 kode HS (kode klasifikasi barang yang keluar/masuk ke suatu negara) dari 11.415 kode HS yang masuk dalam komoditas dengan pengaturan lartas. Adapun target pengurangan lartas di tahun 2024 ini adalah di kisaran 60%.

Stranas PK menekankan pentingnya Kementerian/Lembaga teknis untuk saling berbagi pakai data agar kebijakan lartas yang tujuannya melindungi industri dalam negeri dapat tercapai secara tepat sasaran, diantaranya:

Data produksi berbagai komoditas dari sektor industri dari Kementerian Perindustrian
Data produksi berbagai komoditas pertanian dari Kementerian Pertanian
Data pekerja migran Indonesia dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Sekali lagi, Stranas PK tegaskan agar usulan barang lartas dari Kementerian/Lembaga harus disertai pertimbangan kesiapan infrastruktur pendukung dan mekanisme pengawasannya!