Dorong Penerimaan Negara, Stranas PK Perkuat Tata Kelola SDA dan Reformasi Fiskal

Dorong Penerimaan Negara, Stranas PK Perkuat Tata Kelola SDA dan Reformasi Fiskal

25 Juli 2025

Jakarta, 24 Juli 2025 — Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kembali menegaskan kontribusi nyatanya dalam mendorong perbaikan tata kelola sumber daya alam (SDA) dan penguatan fiskal negara. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Bina Graha, kantor bersejarah yang kini menjadi pusat kerja Kantor Staf Presiden (KSP). Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda penyusunan laporan semester I pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025 -2026, dimana sesuai amanah Perpres 54 Tahun 2018, harus disampaikan kepada Presiden RI setiap 6 bulan sekali.

Stranas PK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 sebagai implementasi atas ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, janji Indonesia kepada dunia bersama 139 negara lainnya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara sistemik. Strategi ini menjadi tulang punggung upaya kolektif lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong perbaikan tata kelola publik . Terdapat total 67 kementerian /lembaga, 38 provinsi sebagai pelaksana 15 aksi 2025- 2026. Hingga semester 1, 9 aksi memiliki rapor hijau, 4 aksi butuh percepatan, dan 2 aksi terkendala , yaitu aksi penguatan partai politik dan aksi perbaikan sistem penanganan perkara pajak.

Dalam forum ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto selaku koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi/ Timans PK, menyoroti bahwa Stranas PK "makin moncer" dengan berbagai capaian konkret, terutama dalam mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui sistem dan kebijakan yang lebih transparan dan terintegrasi. Salah satu capaian unggulan Stranas PK adalah optimalisasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) yang kini menjadi tulang punggung ketelusuran data di sektor minerba. Lewat kolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan kementerian teknis lainnya, penerimaan negara dari sektor ini meningkat :

Rp75,8 triliun pada 2021
Rp183,5 triliun pada 2022
Rp172,9 triliun pada 2023

Selain mendorong transparansi, Simbara juga menutup potensi kebocoran negara dari penambangan ilegal dan penghindaran pajak hingga Rp3 triliun, serta mengidentifikasi tambahan penerimaan negara sebesar Rp2,5 triliun dari praktik fraud di sektor pertambangan.

Stranas PK juga berhasil mengidentifikasi potensi denda administratif dari sektor sawit dan tambang di kawasan hutan sebesar Rp31,5 triliun, dengan realisasi hingga 2024 mencapai Rp974 miliar. Data ini kini menjadi rujukan penting dalam kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan kebijakan satu peta. Memperluas cakupan, Stranas PK kini mendorong integrasi data perikanan laut dengan Kementerian Keuangan guna mencatat produksi aktual sektor perikanan sebagai basis PNBP. Di sisi logistik, sistem Indonesia Port Net yang terhubung ke lebih dari 200 pelabuhan telah menghemat Rp182 miliar dan mempercepat layanan bongkar muat hingga 22%.

Kepala Staf Kepresidenan selaku tuan rumah acara memberikan apresiasi kepada Stranas PK atas capaiannya dan Ia menekankan pentingnya penguatan Stranas sebagai mitra strategis dalam mendukung 11 agenda prioritas nasional. Hal serupa juga diungkapkan anggauta Timnas lainnya yang hadir, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rini Widyantini mengharapkan agar laporan kepada Presiden lebih mengarisbawahi peran Stranas PK yang tidak hanya sebagai instrument pencegahan korupsi tetapi menjadi integral dalam pelaksnaan agemda prioritas Presiden, seperti hilirisasi industry dan program unggulan lainnya.

Dalam sambutan penutupnya, koordinator Timnas PK, berharap mekanisme pelaporan Stranas tidak hanya bersifat administratif melalui surat, namun juga melibatkan komunikasi langsung dengan Presiden untuk menyampaikan tantangan dan mendapat arahan strategis. Timnas PK juga menyampaikan bahwa sejumlah aksi seperti penguatan integritas partai politik dan perbaikan sistem penanganan perkara pajak masih menghadapi hambatan regulasi dan butuh perhatian khusus.

Laporan semester ini rencananya akan disampaikan resmi kepada Presiden pada awal Agustus 2025 sebagai bagian dari amanat Perpres No. 54 Tahun 2018. Stranas PK menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung Asta Cita butir ke-7 dan RPJMN 2025–2029 sebagai arah kebijakan tata kelola yang bersih dan transparan.