Ironi Majalengka: Tikus Mati di Lumbung Padi

Ironi Majalengka: Tikus Mati di Lumbung Padi

28 Agustus 2025

Hamparan sawah hijau di kaki Gunung Ciremai menjadi pemandangan khas Majalengka. Dari kejauhan, siluet gunung tertinggi di Jawa Barat itu berpadu dengan bentangan persawahan yang luas, menghadirkan wajah ikonik kabupaten ini. Majalengka dikenal sebagai lumbung padi, penyumbang besar produksi beras Jawa Barat sekaligus salah satu penopang ketahanan pangan nasional. Namun di balik keindahan lanskapnya, tersimpan ironi: daerah yang kaya akan padi justru masuk lima besar kabupaten termiskin di Jawa Barat.

Fenomena ini bukan cerita baru. “Lumbung padi seringkali melekat dengan daerah miskin. Seperti daerah lainnya, produktivitas tinggi tapi insentif rendah. Petani menghasilkan, tapi daya beli mereka tetap rendah,” ujar Muhammad Isro, Tenaga Ahli Stranas PK, dalam kunjungan pemantauan aksi pencegahan korupsi di Majalengka rabu pagi.

Di Majalengka, produksi padi bisa mencapai surplus lebih dari 600 ribu ton per musim tanam. Sawah-sawah rata-rata masih bisa ditanami dua kali setahun, meski sebagian besar hanya mengandalkan tadah hujan. Namun, fakta lain menunjukkan bahwa 10 hektar sawah biasanya hanya dikelola 5–10 kepala keluarga, dengan keuntungan terbatas. Bandingkan dengan industri yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi Majalengka memang tinggi, tapi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Ungkapan lama terasa relevan di sini; “tikus mati di lumbung padi”, rakyat hidup di pusat produksi pangan, tetapi tetap kesulitan meningkatkan pendapatan.

Konversi Sawah dan Bayang-Bayang Bandara

Majalengka menghadapi tekanan besar dari proyek-proyek strategis nasional. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan kawasan Aerocity telah mengubah ribuan hektar sawah menjadi area non-pertanian.

“Pusat seharusnya hadir ketika lahan sawah digunakan untuk kepentingan nasional, seperti pembangunan bandara internasional. Tidak bisa hanya daerah yang memikirkan insentifnya sendiri,” tegas Isro.

Stranas menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan keberlanjutan lahan pertanian. Stranas PK sendiri mencatat, selama satu dekade terakhir Indonesia kehilangan sekitar 320 ribu hektar sawah akibat konversi, rata-rata 16 ribu hektar per tahun. Tanpa intervensi nyata, swasembada pangan hanya akan menjadi angan-angan. Evaluasi pelaksanaan aksi konversi lahan sawah sebagai salah satu aksi pencegahan korupsi 2025 – 2026 di Kabupaten Majalengka adalah bagian dari evaluasi aksi di Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu lumbung padi nasional. Surat resmi Stranas PK kepada Bupati Majalengka menegaskan tiga agenda utama yang harus segera diwujudkan:

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),
Integrasi LP2B dalam RTRW/RDTR,
Pemberian insentif bagi petani dan daerah agar tidak melepas lahan sawah.

Meski tercatat sebagai kabupaten di Jawa Barat yang memiliki perubahan lahan sawah terbesar di Jawa Barat, Majalengka berkomitmen mempertahankan 37 ribu hektar sawah sebagai LP2B, meski juga dihadapkan pada derasnya arus investasi dan pembangunan infrastruktur.

“Majalengka tidak ingin kehilangan identitasnya sebagai lumbung pangan. Tapi untuk itu, pemerintah pusat juga harus berpihak. Insentif, perlindungan, dan kebijakan yang adil adalah kunci,” jelas Bupati Majalengka.

Majalengka adalah cermin ironi pembangunan: kaya padi tapi miskin pendapatan, miskin tapi juga kaya potensi. Jika pengendalian alih fungsi sawah dan kebijakan insentif tidak segera diperkuat, maka Indonesia berisiko kehilangan salah satu penopang ketahanan pangan nasionalnya. Pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan keberlanjutan lahan pertanian.