Jalan Rusak di Pelabuhan dan Potensi Ekspor Kendari Laporan Evaluasi Implementasi NLE di Pelabuhan Kelas II Kendari

_{Jalan Rusak di Pelabuhan dan Potensi Ekspor Kendari}

^{Laporan
Evaluasi Implementasi NLE di Pelabuhan Kelas II Kendari}

20 Agustus 2025

Logistik adalah urat nadi perekonomian. Dari harga beras di desa, ketersediaan bahan bangunan di kota, sampai distribusi hasil bumi ke pelabuhan ekspor, semua bergantung pada rantai logistik yang efisien dan transparan. Tantangan ini terasa nyata di Kendari, ibu kota Sulawesi Tenggara, yang menjadi pusat distribusi sumber daya alam melimpah: nikel dari Konawe, kakao dan mete dari perkebunan rakyat, hingga hasil laut dari Teluk Kendari. Potensi besar ini sering terhambat biaya logistik yang tinggi, inefisiensi distribusi, serta celah korupsi dalam tata kelolanya. Inilah mengapa Stranas PK menjadikan logistik sebagai aksi pencegahan korupsi 2025-2026.

Melalui perbaikan sistem dan integrasi data lintas kementerian/lembaga, aksi logistik Stranas PK tidak hanya menutup ruang korupsi, tapi juga memastikan kekayaan SDA seperti di Kendari benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat, bukan sekadar lewat begitu saja ke pasar global, “Aksi tata kelola logistik ini merupakan perluasan dari aksi pelabuhan sebelumnya. Kini kita memastikan implementasi digitalisasi end to end, dari gudang pengirim ke gudang penerima. Kami juga menekankan keamanan logistik nasional, clear and clean”, jelas Didik Mulyanto Koordinator Harian Stranas PK.

Sementara tim Aksi Logistik, Aditya Mardi Saputra menambahkan bahwa ada beberapa hal penting yang akan Stranas evaluasi selain implementasi NLE, diantaranya kondisi jalan ke Pelabuhan Kendari yang rusak parah; ”Kurang lebih setahun lalu kami kesini dan kondisi jalannya rusak parah, sekarang bertambah parah”, jelas Adit.

Dalam kunjungan ke Kendari, Stranas PK juga menyoroti beberapa permasalahan strategis lain di pelabuhan yang merupakan titik vital distribusi SDA ini. Diantaranya, belum adanya kesepakatan tarif pandu tunda antara Pelindo dan Asosiasi, Ketiga, tarif surcharge tambahan yang seharusnya sudah dihapus sesuai kesepakatan antara Pelindo pusat dan Asosiasi, seperti halnya kasus di Pelabuhan Kupang yang berhasil diselesaikan melalui dukungan Stranas PK.

Rapat berlangsung di Kantor KSOP Kelas II Kendari, dihadiri kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Infrastruktur, Bea Cukai, Badan Karantina, Pelindo, dan Pemerintah Kota Kendari.

Dalam rapat hari pertama ini terungkap pula potensi eksport hasil bumi Kendari, diantaranya kelapa. Badan Karantina meminta bantuan Stranas PK untuk mensosialisasikan kepada pengekspor bahwa di Pelabuhan Kendari telah tersedia kontainer untuk ekspor meski terbatas hanya sampai ke Kawasan Asia seperti Cina. Ia berharap, bahwa ekpor bisa sampai ke Amerika atau negara lain tak hanya sebatas Asia saja. Dengan telah tersedianya kontainer ekspor, membuka peluang menghasilkan PAD melalui ekspor langsung dari Pelabuhan Kendari. Karena sebelumnya, pengekspor melakukan ekspor dari Pelabuhan lain seperti Makassar dan Surabaya.

Evaluasi hari pertama diakhiri dengan meninjau langsung kondisi jalan yang rusak. Evaluasi imlementasi NLE akan dilanjutkan 2 hari kedepan dengan mengunjungi Terminal Khusus/Tersus dan TUKS di wilayah Kendari.

Sejak 2021–2024, Stranas PK bersama 18 K/L telah mendorong digitalisasi layanan di 46 pelabuhan. Hasilnya, terjadi efisiensi biaya hingga Rp182,32 miliar dan penghematan waktu layanan lebih dari 21 persen. Pada periode 2025–2026, cakupan aksi diperluas menjadi logistik nasional, mencakup pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, TUKS/Tersus, kawasan berikat, pusat logistik berikat, hingga pergudangan dan sistem trucking. Melalui aksi ini, Stranas PK menargetkan penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan Kendari, termasuk sistem tracking and tracing barang, digitalisasi pergudangan, penerapan single billing, serta integrasi data antar instansi.