Mahfud MD Goes To Aksi Pelabuhan : Digitalisasi Layanan Pelabuhan Untuk Cegah Korupsi!

Mahfud MD Goes To Aksi Pelabuhan : Digitalisasi Layanan Pelabuhan Untuk Cegah Korupsi!

16 Agustus 2023

Digitalisasi dalam layanan pelabuhan diapresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Mahfud MD. Hal ini disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam forum Konsolidasi Antikorupsi dengan tema Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi yang digelar oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Jakarta Selasa siang. Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam pelayanan pelabuhan disebut Mahfud sebagai titik lemah yang membuat dweling time memakan waktu hingga 3 minggu, ”Presiden sempat marah dengan lamanya dweling time karena menyurutkan minat investor. Dibenahi dan harus bisa sehari saja”, jelas Mahfud.

Koordinator Harian Straans PK yang juga hadir menjadi salah satu narasumber dalam panel discussion, menegaskan bahwa digitalisasi adalah tool untuk aksi pencegahan korupsi. Stranas PK mendorong digitalisasi dalam layanan pelabuhan dalam aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan. Dalam periode aksi sebelunya (2021-2022), 14 pelabuhan yang menjadi pilot aksi Stranas menunjukkan performa yang membanggakan dengan implementasi National Logistic Ecosystem / NLE , dimana seluruh sistem stakeholder pelabuhan terintegrasi dan berbagi pakai data, “Integrasi sistem so far paling ampuh untuk pencegahan korupsi, karena ada transparansi juga chek and balance masing-masing stakeholder yang terlibat.”, tegas Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati. Hasil dari digitalisasi di layanan pelabuhan telah menempatkan posisi Indonesia dalam 20 besar pebuhan dengan performa terbaik berdasarkan dweling time,”Satu-satunya negara di Asia dengan dweling time terbaik, ini cukup membanggakan”, Jelas Niken yang disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Niken juga mengapresiasi Pelindo dalam komitmennya sebagai pelaksana aksi PK di 2021-2022 dan aksi 2023-2024. Niken menambahkan bahwa pekerjaan rumah masih banyak terutama bagi Pelindo, dalam kaitannya dengan Badan Usaha Pelabuhan/BUP, dan terminal-terminal khusus dan TUKS , “di aksi 2023-2024 , terdapat 1200 Tersus TUKS, dan Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan, sudah hampir 600 Tersus TUKS yang mengimplementasikan Inaportnet, dan kita meminta untuk BUP menggunakan Pelindo yang sudah memiliki sistem yang terintegrasi sebagai wujud implementasi NLE”, jelas Niken.

Diakhir acara Niken berharap agar semua niat baik dalam pembenahan layanan pelabuhan akan dimudahkan dan berjalan dengan lancar, mengingat pelabuhan adalah halaman muka dalam berinventasi.

Sementara rangkaian acara Selasa siang digelar Pelindo dalam rangka meningkatkan transparansi, mencegah maladministrasi dan menciptakan budaya antikorupsi di lingkungan pelabuhan. Tujuan dari gelaran acaranya adalah membangun komitmen bersama manajemen dan stakeholder dalam meningkatkan transparansi untuk pencegahan korupsi dan praktek maladministrasi di lingkungan pelabuhan, menanamkan nilai-nilai integritas bagi seluruh insan pelabuhan untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan pelabuhan, memperkuat fungsi good corporate governance dan internal auditing dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan pelabuhan, dan meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia.

Penggabungan BUMN pelabuhan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) telah menjadi daya dorong yang kuat untuk mewujudkan konektivitas nasional dan jaringan ekosistem logistic yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yang mencanangkan rencana peningkatan konektivitas maritim.

Seperti diketahui bahwa BUMN Pelabuhan berpotensi menghasilkan value creation baru dengan penurunan biaya logistik petikemas yang signifikan, efisiensi lalu lintas barang antar pulau melalui integrasi hub and spoke yang lebih terkoordinasi, pembukaan lapangan kerja melalui pertumbuhan investasi di industri pelabuhan, dan klasterisasi lini bisnis.