Menjaga Lumbung Pangan dari Ancaman Alih Fungsi: Stranas PK Tinjau Langsung Lahan Sawah di Jawa Tengah

Menjaga Lumbung Pangan dari Ancaman Alih Fungsi: Stranas PK Tinjau Langsung Lahan Sawah di Jawa Tengah

8 Agustus 2025

Demak, 6 Agustus 2025 – Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dalam rangka memantau pelaksanaan Aksi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang merupakan bagian dari 15 Aksi Pencegahan Korupsi Nasional tahun 2025-2026.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari empat lumbung padi utama nasional, bersama Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Dengan produksi tahunan mencapai lebih dari 9 juta ton gabah kering giling, Jawa Tengah berkontribusi sekitar 15% terhadap produksi beras nasional.

Verifikasi lapangan dilakukan oleh Koordinator Harian Stranas PK - Didik Mulyanto dan tenaga ahli Stranas PK - Muhammad Isro. Tujuannya, untuk memverifikasi kondisi faktual lahan sawah, membandingkannya dengan data spasial yang tersedia, serta mengidentifikasi potensi alih fungsi lahan menjadi kawasan non-pertanian seperti industri dan permukiman.

Sebagai salah satu lumbung padi nasional, Kabupaten Demak memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Berdasarkan data BPS, pada musim tanam 2024, luas lahan pertanian padi di Demak mencapai 48.791 hektare, dengan produksi gabah kering panen mencapai 151.000 ton hingga Maret. Total lahan sawah dilindungi (LSD) di wilayah ini tercatat lebih dari 51.000 hektare.

Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Demak juga sangat signifikan, yaitu 19,81% terhadap PDRB daerah (data 2022). Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai produsen pangan, sektor pertanian juga menjadi tumpuan penghidupan masyarakat lokal.

Namun demikian, tekanan terhadap lahan pertanian kian meningkat. Pemerintah daerah dan pusat mencatat indikasi perubahan fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri dan perumahan, yang jika tidak dikendalikan dapat berdampak serius terhadap ketahanan pangan, ekosistem lingkungan, dan kesejahteraan petani. Selain itu, ancaman alih fungsi juga berasal dari rob yang membanjiri area sawah. Berdasarkan hasil analisis Pemda Demak, seluas 3.167 ha tergenang pasang surut maupun permanen, dengan nilai kerugian mencapai 33 milyar/panen.

Rangkaian Kegiatan Pemantauan

Kegiatan pemantauan yang dilakukan tim lintas kementerian ini melibatkan:

Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Rapat koordinasi dengan Bupati dan jajaran pemerintah kabupaten terkait progres pelaksanaan aksi serta kendala yang dihadapi;
Kunjungan langsung ke lokasi sawah yang alih fungsi
Wawancara dengan pihak-pihak terkait di lapangan.

Proses ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pengendalian alih fungsi lahan bukan hanya wacana, tetapi betul-betul dilaksanakan berdasarkan data, hukum, dan kepentingan publik.

Verifikasi Juga Dilakukan di Sragen, Batang, dan Sukoharjo

Selain di Demak, Stranas PK juga melakukan verifikasi lapangan di kabupaten Sragen, Batang, dan Sukoharjo, tiga wilayah lainnya di Jawa Tengah yang juga merupakan lumbung padi nasional. Masing-masing daerah menghadapi tantangan berbeda:

Sragen memiliki sistem irigasi teknis dan hasil panen tinggi namun rentan alih fungsi untuk permukiman;
Batang tengah menghadapi ekspansi kawasan industri yang perlu dikendalikan agar tidak menggerus lahan pangan produktif;
Sukoharjo, sebagai penyangga pangan Solo Raya, mengalami tekanan pembangunan properti di tengah lahan pertanian produktif.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh dalam menjaga kesinambungan lahan pertanian di wilayah-wilayah strategis.

Alih Fungsi dan Risiko Korupsi

Alih fungsi lahan sawah kerap menjadi celah praktik korupsi perizinan, terutama jika dilakukan tanpa memperhatikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) atau melalui pemalsuan data lahan. Oleh karena itu, aksi ini tidak hanya berdimensi lingkungan dan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi sistemik di sektor tata ruang dan pertanian.

Stranas PK bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur serta kementerian/lembaga terkait lainnya tengah menyusun skema intervensi dan insentif agar lahan sawah produktif tetap terjaga, serta pembangunan industri diarahkan pada lahan non-LSD yang telah sesuai tata ruang.

Stranas PK akan menyampaikan hasil kunjungan ini kepada para pengambil kebijakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan tata kelola lahan. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar pengendalian alih fungsi lahan tidak hanya reaktif, tetapi bersifat preventif, sistemik, dan berkelanjutan.