Menjaga Sawah, Menjaga Bandung: Dilema Lahan di Penyangga Ibukota Jawa Barat

Menjaga Sawah, Menjaga Bandung: Dilema Lahan di Penyangga Ibukota Jawa Barat

27 Agustus 2025

Di ujung selatan Bandung, kabut pagi sering turun di Ciwidey. Hamparan kebun teh hijau berlapis-lapis menyambut wisatawan, sementara petani di sawah bergegas menanam padi. Dari wisata alam, pertanian, hingga potensi tambang, Kabupaten Bandung punya segalanya. Tak heran, wilayah ini menjadi rebutan banyak kepentingan.

Dengan penduduk lebih dari 3,7 juta jiwa, Kabupaten Bandung adalah salah satu daerah terpadat di Jawa Barat. Sebagai penyangga Kota Bandung, wilayah ini menjadi lokasi strategis untuk pembangunan perumahan, kawasan industri, maupun proyek infrastruktur berskala nasional. Namun, di sisi lain, ia juga menyimpan peran vital sebagai lumbung pangan bagi Jawa Barat.

Dilema pun muncul. Lahan sawah yang mestinya dipertahankan sebagai sumber pangan berkelanjutan (LP2B) kini semakin terdesak. Dalam lima tahun terakhir, alih fungsi sawah di Kabupaten Bandung diperkirakan telah menyebabkan hilangnya potensi produksi pangan senilai Rp210,8 miliar per tahun.

Bupati Bandung menyebut kondisi ini sebagai “PSN versus PSN”. “Di satu sisi sawah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, tapi di sisi lain lahan yang sama juga dibutuhkan untuk perumahan, infrastruktur publik, bahkan proyek strategis nasional. Kami mohon bantuan Stranas PK untuk mencari solusi agar kedua kepentingan besar ini bisa berjalan seimbang,” ujarnya dalam pertemuan bersama Tim Stranas PK.

Pernyataan tersebut terungkap dalam evaluasi lapangan pelaksanaan aksi pengendalian alih fungsi lahan sawah, yang merupakan salah satu Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2025–2026. Kabupaten Bandung menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang dievaluasi, setelah pada pagi harinya Tim Stranas PK melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Evaluasi ini akan berlanjut ke tiga kabupaten lain di Jawa Barat yang juga dikenal sebagai daerah potensi lumbung padi nasional.

Upaya menahan laju alih fungsi lahan tidak berhenti di atas kertas. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama kementerian terkait telah menerapkan sejumlah langkah, mulai dari pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi sawah yang dipertahankan hingga mendaftarkan 70.000 petani ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Semua itu dilakukan agar petani tetap punya insentif untuk menggarap sawah, bukan menjualnya.

Namun, tekanan urbanisasi dan investasi tidak mudah dihadang. Pertarungan ruang antara sawah, perumahan, industri, dan pariwisata terus berlangsung. Stranas PK hadir untuk memastikan bahwa tata ruang berjalan adil: pembangunan tetap tumbuh, tetapi pangan tetap terjaga. Langkah ini diharapkan dapat menekan laju konversi sawah, sekaligus memastikan pembangunan di Kabupaten Bandung berjalan selaras dengan kebutuhan pangan nasional. Stranas PK menegaskan, keberlanjutan lahan pertanian tidak hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga bagian penting dalam mencegah praktik korupsi dalam tata kelola ruang dan pembangunan. Karena pada akhirnya, menjaga sawah bukan hanya menjaga Kabupaten Bandung. Ia adalah ikhtiar menjaga masa depan pangan Indonesia, agar di tengah indahnya Ciwidey, aroma nasi hangat dari padi Bandung tetap bisa dinikmati anak cucu kita kelak.