Percepat Penyusunan RDTR, Stranas PK Dorong Kerja Sama Pemda-Perguruan Tinggi di Jawa Tengah

Percepat Penyusunan RDTR, Stranas PK Dorong Kerja Sama Pemda-Perguruan Tinggi di Jawa Tengah

14 Agustus 2024

Integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Online Single Submission (OSS) diyakini dapat menutup celah korupsi dan mempercepat proses perizinan. Namun, realitanya hingga saat ini proses penyelesaian RDTR di banyak kabupaten/kota pada beberapa provinsi masih terbilang lambat. Keluhannya bisa dikatakan hampir sama di semua daerah, kurang anggaran dan kurang personil.

Stranas PK mencoba menginisiasi pelibatan Perguruan Tinggi melalui FGD Dukungan Implementasi Kebijakan Satu Peta pada Juli lalu yang dihadiri secara luring oleh perwakilan rektor dari sekitar 41 perguruan tinggi se-Indonesia di Gedung Juang KPK Jakarta. Jawa Tengah menjadi lokasi perdana untuk penerapan kerja sama tersebut. Oleh karena itu, pada Rabu (14/08) kemarin Stranas PK melakukan pertemuan koordinasi dengan 18 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di Dinas Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, BIG (Badan Informasi Geospasial), serta tim dari Universitas Gadjah Mada.

Merujuk pada data RDTR Provinsi Jawa Tengah milik Kementerian ATR/BPN, dari 29 kabupaten dan 6 kota, sebanyak 44 RDTR telah ditetapkan menjadi perda/perkada. Masih tersisa 69 RDTR yang materi teknisnya belum disusun. Kendala yang dihadapi antara lain terkait dengan SDM dan anggaran, ketersediaan peta dasar, antrian di BIG, ATR/BPN maupun BKPM. Kemendagri selaku pembina pemerintahan daerah menyampaikan bahwa masih banyak pemda yang dalam RKPD 2025 urusan penataan ruangnya kurang atau tidak sesuai dengan target rapat koordinasi teknis, padahal RDTR merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar.

BIG menyampaikan bahwa peta dasar yang dibuat di Jawa Tengah baru mencakup sebagian pesisir utara, dari Kendal-Demak, berdasarkan foto udara tahun 2014 dan survei lapangan tahun 2015. Data citra satelit resolusi tinggi terkoreksi tersedia di hampir seluruh wilayah Provinsi, dengan tahun data bervariasi, antara tahun 2013-2021. Dari tahun 2023-2024 di Jawa Tengah terdapat 102 RDTR yang sudah berkonsultasi ke BIG, sebanyak 66 sudah selesai pendampingan, 34 sisanya masih proses, 2 dibatalkan.

Sementara perwakilan dari Fakultas Geografi UGM menyatakan kesiapannya dalam mendukung pemerintah daerah untuk percepatan penyusunan RDTR. “Kami telah bekerjasama dengan pemerintah daerah sejak 2013”, tegasnya. Kerjasama dengan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui skema swakelola tipe 1/tipe 2 maupun dalam bentuk pelatihan.

Pada kesempatan ini juga, sejumlah pemda menyampaikan progres dan kendala penyusunan RDTR di wilayahnya masing-masing. Kabupaten Banjar Negara, Blora, Banyumas, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Pati, Purworejo, Semarang, Sragen, Temanggung, Wonogori dan Kota Semarang merupakan Kabupaten/Kota yang masih belum menyusun RDTR. Stranas PK menegaskan kepada pemerintah daerah yang belum melakukan penyusunan RDTR, agar segera merencanakan dan menganggarkan untuk tahun anggaran 2025.