PNBP Perikanan: Stranas PK Dorong Kolaborasi Lintas Kementerian agar Tepat Sasaran, Tidak Bebani Nelayan Kecil

PNBP Perikanan: Stranas PK Dorong Kolaborasi Lintas Kementerian, Agar Tepat Sasaran, Tidak Bebani Nelayan Kecil

5 Agustus 2025

Jakarta, 5 Agustus 2025. Salah satu gagasan sederhana namun kuat adalah membuat sistem yang dapat menjawab secara otomatis: Ikan yang diekspor, sudah bayar PNBP belum?
Jika sistem integrasi berjalan optimal, pertanyaan ini akan terjawab dengan satu klik, tanpa celah manipulasi.

Hal ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Aksi Logistik Nasional (Pelaporan B06 & B09) yang diselenggarakan pada 5 Agustus 2025 di Gedung ACLC KPK, Jakarta. Rapat ini mempertemukan perwakilan KKP, Kemenkeu, LNSW, Barantin, Kemenko Pangan, yang diinisiasi Stranas PK sebagai upaya bersama mendorong tata kelola perikanan yang transparan, adil, dan berdampak langsung pada penerimaan negara.

Sejak penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk memastikan bahwa peningkatan PNBP tidak hanya tercapai, tapi juga tepat sasaran dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, Stranas PK memainkan peran penting sebagai fasilitator lintas kementerian dan lembaga (K/L) untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tidak mengalami resistensi seperti yang terjadi pada sejumlah kebijakan PNBP lain, yang kerap mendapat kritik karena dianggap menyasar rakyat kecil. Padahal, kebijakan PNBP sektor perikanan ini justru diperukan untuk mengidentifikasi pelaku usaha perikanan tangkap dengan ukuran kapal 60 GT keatas dan atau kumulatif 300 GT. Serta perkiraan peredaran brutonya diatas peghasilan UMKM (Rp 4.8 Miliar) sesuai dengan peraturan perpajakan PP 55 Tahun 2022, tetapi fakta di lapangan masih banyak teridentifikasi sebagai pelaku usaha perorangan yang seharusnya berbentuk korporasi atau badan usaha. Kebijakn ini bukan membebani nelayan tradisional, tetapi untuk memperbaiki tata kelola di sektor perikanan guna mengoptimaisasikan PNBP.

"Hati-hati dalam merancang kebijakan PNBP. Kita perlu menyusun regulasi yang menutup celah korupsi, namun tetap memastikan keadilan. Fokusnya adalah pelaku usaha besar, bukan rakyat kecil," tegas Herda Helmi Jaya, Koordinator Harian Stranas PK dalam rapat evaluasi yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Stranas, Aditya Mardi Saputra.

Replikasi SIMBARA di Sektor Kelautan: LNSW Jadi Integrator Antar-Kementerian

Upaya ini sejatinya merupakan replikasi dari SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara) yang juga didorong Stranas PK melalui aksi penguatan PNBP, yang telah terbukti efektif meningkatkan PNBP sektor tambang. Di sektor perikanan, pendekatan serupa sedang dibangun untuk memastikan bahwa setiap ikan yang diekspor telah menyelesaikan kewajiban PNBP-nya dengan tertib, transparan, dan terdokumentasi.

Sebagaimana dalam SIMBARA, Lembaga National Single Window (LNSW) berperan sebagai integrator sistem antar-K/L, menghubungkan data dari KKP, Badan Karantina Indonesia (Barantin), dan Ditjen Anggaran Kemenkeu. LNSW telah menyiapkan infrastruktur layanan digital yang memungkinkan alur data lintas institusi berjalan secara interoperabel dan real time.

Namun, tantangan masih ada. Salah satunya adalah belum optimalnya aliran data dari sistem Barantin ke platform LNSW yang telah siap.

Profiling Pelaku Usaha dan Kebijakan PNBP yang Adil

Selain integrasi sistem, langkah penting lain yang sedang berjalan adalah kajian akademis untuk melakukan profiling pelaku usaha dan kapal penangkap ikan. Data ini akan menjadi basis dalam membedakan subjek PNBP antara pelaku usaha besar dan perorangan.

Hal ini penting, karena dalam praktiknya, sejumlah kebijakan PNBP di sektor lain kerap menuai kritik karena dianggap membebani masyarakat kecil. Stranas PK menilai, tanpa kajian regulasi yang kuat, inisiatif baik seperti ini bisa kehilangan dukungan publik.

“Kebijakan PNBP ini bukan hanya soal meningkatkan penerimaan negara, tapi juga menyangkut keadilan. Kalau tidak dibedakan secara jelas antara nelayan kecil dan pengusaha besar, risikonya kebijakan bisa salah sasaran,” tegas Herda.

Ketelusuran untuk Cegah Korupsi dan Naikkan Nilai Ekspor

Direktorat PNBP SDA Kementerian Keuangan menekankan bahwa tata kelola sumber daya alam (SDA) yang bisa ditelusuri asal-usulnya akan meningkatkan nilai ekspor dan mencegah praktik illegal fishing. Sistem digital memungkinkan pemantauan sejak ikan ditangkap, diproses, hingga diekspor, termasuk memastikan status pembayaran PNBP.

“Dengan ketelusuran yang kuat, produk perikanan kita akan lebih dipercaya di pasar global. Kita bisa pastikan, ikan yang diekspor sudah legal dan telah menyetor PNBP. Ini bukan hanya meningkatkan penerimaan negara, tapi juga kredibilitas Indonesia di mata dunia,” ujar perwakilan Kemenkeu.

PNBP Naik, Korupsi Turun, Nelayan Kecil Tidak Terbebani

Stranas PK menegaskan bahwa digitalisasi pelabuhan perikanan dan integrasi sistem seperti E-PIT DJPT, SIMPONI DJA, Pusdatin KKP, dan SINSW bukan hanya soal teknologi. Ini adalah instrumen untuk menutup celah korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa negara menerima haknya tanpa membebani rakyat kecil. “PNBP ini bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan sistem yang adil dan transparan. Tapi kalau tidak dirancang dengan hati-hati, bisa jadi sumber resistensi sosial. Itulah mengapa Stranas hadir untuk memastikan desain kebijakan ini berpihak pada keadilan,” pungkas Herda. Tindak lanjutnya, Kemenko Bidang Pangan akan menyelenggarakan pertemuan teknis, dengan dukungan penuh dari Stranas PK, agar sinkronisasi sistem bisa segera terwujud dan digunakan sebagai dasar tata kelola perikanan yang lebih akuntabel.