Stranas PK : AHU Sudah Mencapai Target Terkait Regulasi, Namun Dengan Catatan!

19 Juli 2024

Hari kedua rapat perumusan masukan pada regulasi beneficial ownership (BO), dilakukan diskusi lanjutan terkait alur verifikasi dan masukan untuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan Peraturan Presiden No 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Saat ini kedua regulasi tersebut sedang dalam proses penyempurnaan dan sangat krusial untuk penguatan dan peningkatan kualitas data beneficial ownership.

Rencana tindak lanjut dari kegiatan selama 2 hari di Bogor adalah finalisasi flow chart dan Paparan tentang konsep verifikasi kepada direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum/ Dirjen AHU , diskusi dengan AHU , dan mengisi daftar isian masalah Perpres 13/ 2018.

Tenaga ahli Stranas PK, Frida Rustiani akan mengkomunikasikan hasil dari forum ke Kemenkumham. Sementara untuk target Stranas kepada kementerian terkait , dalam hal ini Dirjen AHU Kemenkumham, akan diberikan 100 %. Namun dengan harapan agar Kemenkumham menyadari kekurangan materi dari Perpres yang ada sehingga akan menunda pengesahan hingga materi mencukupi sesuai dengan hasil diskusi di Bogor. Stranas akan mengundang Dirjen AHU, Dirjen Peraturan Perundang-undangan / Dirjen PP , dan Bappenas, terkait masukan dari hasil diskusi.

Terdapat 11 CSO dan Mitra Pembangunan yang terlibat dalam diskusi selama 2 hari di Bogor, yaitu Kemitraan , Publish What You Pay (PWYP) Indonesia , UNODC , Auriga Nusantara , Transparency International Indonesia , Word Resources Institute Indonesia , ICW , Green Peace Indonesia , Extractive Industry Transparency Initiative, Open Government Indonesia , Transparansi untuk Keadilan (TUK), Woods & Wayside International , Center International Private Enterprise. Acara juga dihadiri perwakilan dari Kantor Staf Presiden selaku Tim Nasional Pencegahan Korupsi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu output aksi PK 2023-2024, aksi peningkatan kualitas data pemilik korporasi (beneficial ownership) serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa dan penanganan perkara, yaitu output penguatan kerangka regulasi pemilik manfaat.

Aksi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pemanfaatan data BO bukan saja untuk pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan pidana perpajakan, namun termasuk juga Tipikor yang tidak disebut dalam Perpres 13 Tahun 2018.