Stranas PK Libatkan Perguruan Tinggi dalam Aksi Kebijakan Satu Peta

Stranas PK Libatkan Perguruan Tinggi dalam Aksi Kebijakan Satu Peta

25 Juli 2024

Ketidakadaan satu peta sebagai acuan lintas sektor maupun antar kementerian/lembaga/pemda menjadi biang keladi terjadinya praktik korupsi. Pemerintah telah menerbitkan Kebijakan Satu Peta sejak 2016 silam untuk menjadi solusi berbagai upaya pembenahan tata ruang, perizinan serta perumusan kebijakan berbasis spasial. Pada 18 Juli 2024 lalu, telah diluncurkan juga Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang merupakan pengembangan dari versi terdahulunya.

Dalam upaya pencegahan korupsi, Stranas PK sudah mengawal aksi Kebijakan Satu Peta sejak periode pelaksanaan pertama yaitu tahun 2019-2020 hingga saat ini. Salah satu yang tengah didorong kali ini adalah peningkatan akses publik terhadap data geospasial untuk membantu meningkatkan kualitas serta pengawasannya.

Untuk meningkatkan peran publik diantaranya kalangan akademisi, Stranas PK mengadakan talkshow Pelibatan Perguruan Tinggi dalam Upaya Pencegahan Korupsi dengan tema Dukungan Implementasi Kebijakan Satu Peta pada Kamis (25/07) yang diselenggarakan di Gedung Juang KPK sebagai rangkaian acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 bersama rektor dari 41 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Acara ini juga disiarkan secara live streaming melalui kanal YT KPK RI dan StranasPK Official.

Koordinator Setnas PK Pahala Nainggolan yang juga merupakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK menyerukan ajakan untuk kalangan akademisi terutama Perguruan Tinggi untuk ikut terlibat dalam penyusunan RDTR (rencana detail tata ruang) di berbagai kota/kabupaten yang masih belum juga rampung.

Turut hadir sebagai pembicara diantaranya adalah Sekjen Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Sestama Badan Informasi Geospasial (BIG) Belinda A. Margono, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wil. I KPK Edi Suryanto dan Kepala Global Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace.

Sejumlah rektor Perguruan Tinggi pun menyambut seruan ini dengan antusias diantaranya Rektor Univ. Hasanuddin Prof. Jamaludin Jompa dan Rektor Univ. Tadulako Prof. Amar menyatakan kesiapan, komitmen dan dukungannya untuk inisiasi kerjasama untuk implementasi Kebijakan Satu Peta di daerah.

Saat ini, pelaksanaan aksi Kebijakan Satu Peta yang didorong Stranas PK sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, namun memang masih memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh stakeholder terkait. Adapun sejumlah capaian yang sudah berhasil dicapai diantaranya sebagai berikut;

Sebanyak 84,5% dari 125,6 juta Ha kawasan hutan sudah ditetapkan. Penetapan kawasan hutan akan mempermudah identifikasi kebun sawit ilegal.
Sebanyak 16 provinsi sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang diantaranya menjadi dasar pemanfaatan ruang untuk sawit.
Regulasi Permentan terkait Penilaian Usaha Perkebunan tengah diproses untuk pengawasan tata kelola sawit.
Proses penyelesaian ketidaksesuaian perizinan sawit di Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah sudah diberlakukan denda bagi korporasi sawit dalam kawasan hutan berdasarkan UUCK Pasal 110 A dan 110 B.
Mendorong sinkronisasi perbedaan data subyek dan luasan sawit dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga 30,4 triliun rupiah.

Sebagai salah satu dorongan untuk keterbukaan data geospasial, saat ini portal satu peta 2.0 sudah mulai memberikan akses terhadap publik. Harapannya, semakin banyak yang ikut berkecimpung memantau data geospasial maka kualitasnya pun akan semakin baik.