Stranas PK Minta Kementerian Desa Memberi Rapor Ke Desa atas implementasi BLT DD

29 Januari 2024

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dinilai rentan bermasalah. Berdasarkan data BPK, per tahun anggaran 2022 telah dilakukan audit terhadap 28 kabupaten mengenai penyaluran BLT Desa. Adapun permasalahan yang menjadi sorotan adalah mengenai buruknya validitas data penerima BLT Desa.

Merujuk pada hasil temuan BPK tersebut, maka Stranas PK kembali melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga pelaksana aksi pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk program pemerintah pada Jumat pagi (26/01/24) di kantor Sekretariat Stranas PK, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta. Diantaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Tenaga ahli Stranas PK Karina Jonatan menegaskan kembali kepada Kementerian Desa mengenai urgensinya untuk melakukan pengawasan pelaksanaan BLT DD sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hendaknya Kementerian Desa tidak sekedar menampung pencatatan implementasi yang dilaporkan Desa.

Berdasarkan pemadanan NIK dengan Kementerian Dalam Negeri ditemukan masih ada data anomali yang dilaporkan, selain itu juga ditemukan data penerima BLT DD tahun 2023 telah meninggal sebelum tahun 2023. Belum lagi jika dipadankan dengan penerima PKH di Kementerian Sosial.

Rapor implementasi BLT DD 2023 perlu segera disebarluaskan, mekanisme pengawasan pelaksanaan BLT DD 2024 perlu segera dibentuk!