Tranformasi Digital, Indonesia Emas 2045: Ini Contoh Langkah Nyata Stranas PK!

Kamis siang, 20 Juni 2024, merupakan contoh langkah nyata dari percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional sesuai amanah Perpres nomor 82 tahun 2023. Stranas PK memfasilitasi pertemuan antara Badan Kepegawaian Negara/BKN dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam hal integrasi data penggajian ASN.

Tim Stranas PK yang dipimpin langsung Koordinator Pelaksana Stranas PK yang juga merupakan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan memfasiltasi pertemuan antara kedua belah pihak. “Saya datang dalam kapasitas saya di Stranas PK, terkait aksi ke-15 pencegahan korupsi, aksi Tranformasi Digital Layanan ASN untuk Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, jelas Pahala. Pahala menambahkan bahwa kondisi yang ada sekarang, data ASN sebagai rujukan penggajian pada Dirjen Perben Kemenkeu /pada masing-masing instansi saat ini belum tervalidasi dengan data ASN Nasional di BKN. Selain itu, setiap Pemda memiliki kewenangan membayarkan gaji, berbeda dengan Pusat gaji ASN dibayarkan melalui Dirien Perben Kemenkeu. Kondisi ini menyulitkan dalam hal integrasi data pembayaran gaji nasional

Koordinator Pelaksana Stranas juga menegaskan pentingnya segera mengkoneksikan data BKN dan Perben agar dapat mengurangi kerugian negara, ”Karena banyak dijumpai di beberapa instansi, pegawai sudah cerai, tapi tunjangan istri masih dibayarkan, atau dijumpai pula data pegawai fiktif diberikan gaji padahal NIP tdk ditemukan”, tambah Pahala. Kasus lain yang juga didapati Stranas PK adalah pegawai yang mangkir kerja lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, ternyata masih diberikan gaji.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu menanggapi bahwa pihaknya juga telah melakukan cleansing data, sehingga ditemukan sekitar 43ribu Nomor Induk Pegawai/NIP yang tidak valid. Hampir 29ribu data telah diperbaiki satuan kerja/satker sehingga tersisa sekitar 14ribu data yang menunggu penyelesaian tahap kedua. Berdasarkan perbaikan yang dilakukan oleh satker, rincian NIP yang terindikasi tidak valid adalah sebagai berikut:

- Anggota TNI/PolriDPK sebanyak 745 data

- Format NIP tidak sesuai sebanyak 6.119 data

- Telah dilakukan perbaikan data NIP sebanyak 1.717 data

- Proses konfirmasi ulang sebanyak 5.547 data

Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam di ruang rapat Dirjen Perbendaharaan menyepakati langkah-langkah teknis untuk integrasi data penggajian yang ada di Perben Kemenkeu dan data BKN. “sejarah mencatat pada hari ini langkah nyata integrasi telah terjadi, setelah diupayakan selama 5 tahun terakhir, kata Wahyu, Direktur Pengelolaan Data BKN. Untuk itu, Sebagai langkah awal akan segera diselesaikan proses konfirmasi ulang sebanyak 5.547 data dan membuat rancangan kerja bersama pada selasa depan, yang akan terus dimonitor Stranas PK, dan diharapkan selesai sebelum Oktober tahun ini.

“rekonsiliasi data setiap 3 bulan memang perlu dilakukan dalam jangka pendek. Namun untuk ke depan, agar unmatched data ini tidak terjadi lagi maka perlu dibangun sistem pertukaran data secara real time antara Ditjen Perben dan BKN”, pungkas Prima, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu.