Tutup Celah Korupsi, Stranas PK Dorong Pengurangan Lartas Impor

Polemik tengah bergulir di tengah masyarakat terkait pemberlakuan pembatasan barang impor per 10 Maret 2024 lalu berdasarkan regulasi Permendag No. 3/2024 tentang tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Salah satu dampaknya adalah mulai diberlakukannya pembatasan terhadap beberapa jenis barang bawaan penumpang dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia.

Jenis barang bawaan penumpang yang dibatasi diantaranya adalah (1) alas kaki maksimal 2 pasang per penumpang, (2) tas maksimal 2 buah per penumpang, (3) alat elektronik maksimal 5 unit dengan total harga US$ 1.500 per penumpang, (4) telepon seluler, komputer, tablet dan headset maksimal 2 unit per penumpang dan (5) barang tekstil jadi maksimal 5 buah per penumpang.

Namun rupanya aturan impor terkait kategori barang larangan dan/atau terbatas (lartas) di Indonesia memberikan celah fraud bagi oknum pejabat pemerintah untuk melakukan praktik korupsi. Pasalnya, impor barang yang masuk dalam kategori lartas harus memiliki perizinan khusus dari instansi teknis terkait.

Adapun kementerian teknis yang berhak menerbitkan izin impor lartas di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika tidak memiliki izin dari instansi teknis terkait maka barang lartas impor tidak akan diizinkan masuk oleh petugas bea cukai di pelabuhan.

Pada Jumat (22/3/24) lalu, Stranas PK bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi evaluasi lartas impor dengan sejumlah kementerian diantaranya Kemenkeu, Kemendag dan Kemenperin. Sejumlah kriteria dijadikan acuan untuk penerapan pengurangan lartas impor.

Namun, pengurangan lartas impor harus serta merta diiringi dengan penguatan pengawasan post border untuk melindungi industri dalam negeri. Salah satu dampak langsung diberlakukannya pengurangan lartas impor ini adalah diharapkan dapat mengurangi pula penumpukan barang di pelabuhan.

Sejak akhir tahun 2023 Stranas PK melalui aksi Pengendalian Ekspor/Impor, mendorong 2 hal sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor ekspor/impor, yaitu pengurangan komoditas lartas dan penguatan pengawasan post border. Saat ini, sudah ada 7.210 kode HS (kode klasifikasi barang yang keluar/masuk ke suatu negara) dari 11.415 kode HS yang masuk dalam komoditas dengan pengaturan lartas.

Pengaturan lartas jelas dibutuhkan untuk melindungi industri dalam negeri, namun perlu dilakukan pemetaan yang tepat agar tidak menimbulkan ancaman atas perkembangan industri dalam negeri.