2023 Indonesia Bebas Resesi, Ini Syaratnya!
15 Maret 2023
Indonesia bisa bernafas lega karena ancaman resesi yang menghantui dunia hanya memiliki probability 3 persen saja terjadi di negri ini. 97 % kemungkinan Indonesia tidak mengalami resesi di tahun 2023. Berita baik ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menjadi pembicara dalam acara penandatanganan komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang digelar oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas PK. Akan tetapi hal itu bisa terwujud dengan syarat utama, “Pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi adalah syarat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi”, tegas Airlangga.
Airlangga menambahkan pentingnya kehadiran Stranas PK yang sejak 2018 lalu telah menjadi pilar pencegahan korupsi di Indonesia dengan aksi pencegahan korupsinya. Seperti halnya dengan 15 aksi pencegahan korupsi 2023 – 2024. “15 aksi pencegahan korupsi Stranas PK sudah sangat detil. Kalau diikuti masalah korupsi harusnya selesai dalam waktu dekat dan tidak perlu masa datang”, demikian ditambahkan Airlangga.
Tak hanya itu, peluang Indonesia menjadi
High Income Country
semakin besar dengan adanya bonus demografi yang dialami Indonesia saat ini. Bonus demografi adalah suatu kondisi populasi masyarakat didominasi oleh usia produktif, yaitu individu yang berada dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun. Airlangga menambahkan bahwa bonus demografi ini hanya terjadi sekali dalam peradaban suatu bangsa dan merupakan momentum memasuki jajaran High Income Country. Kondisi ini telah terbukti terjadi di Korea Selatan dan Singapura, sehingga penting sekali menjaga momentum ini selama 10 tahun ke depan demi keluarnya Indonesia dari
middle income trap
.
Indonesia sudah berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah selama 33 tahun. Sejak 1985 lalu, senasib dengan negara di Asia Tenggara lainnya Thailand dan Filipina, Indonesia belum lolos dari
middle income trap
, padahal negara tetangga terdekat, Malaysia, sudah berhasil lolos dari
middle income trap
.
Seperti dikutip dari berbagai sumber, menurut Asian Development Bank (ADB), jangka waktu perangkap negara berpendapatan menengah adalah 42 tahun. Satu poin penting yang mencirikan masuknya suatu negara dalam
middle income trap
adalah tingkat investasi yang rendah.
Kaitannya dengan iklim investasi, Stranas PK telah mendorong beberapa aksi yang bertujuan mendorong iklim berinvestasi di Indonesia yang baik sejak 2018 lalu. Aksi reformasi pelabuhan hingga aksi penguatan data penerima manfaat (Beneficial ownership/ BO) adalah contoh nyata upaya Stranas PK mendorong terciptanya iklim investasi yang baik di Indonesia.
Airlangga juga menambahkan peran penting Stranas PK lainnya dalam membangun neraca komoditas untuk kebijakan ekspor impor guna menutup celah jual beli kuota import yang merugikan negara. Kolaborasi Stranas PK, Lembaga Nasional Single Window LNSW, dan kementerian dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menghasilkan sistem yang terintegrasi antara kementerian dan transparansi, sehingga siapapun bisa mengakses informasi. Hal ini merupakan langkah awal menuju
digital government
.
Sementara aksi Penguatan Pengendalaian Ekspor Import 2021-2022 lalu memiliki capaian yang paling tinggi diantara 12 aksi lainnya. Hingga akhir 2022, 6 komoditas pangan penting datanya sudah mengalir di Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinas NK), yaitu beras, gula, garam, jagung, daging, dan bawang putih.
Langkah ini merupakan milestone penguatan komitmen kementerian dan lembaga yang terlibat dalam aksi Sinas NK dalam pencegahan korupsi, sehingga apabila ada keluhan terkait penggunaan Sinas NK, jangan dianggap sebagai bentuk perlindungan perdagangan di dalam negeri karena sistem ini masih dalam masa transisi dan terus dikembangkan guna terciptanya transparansi.
Seperti diketahui bahwa impor komoditas pangan menjadi kegiatan bisnis yang rawan korupsi. Hal ini disebabkan di antaranya ialah karena data kebutuhan dan data produksi pangan yang tidak transparan dan belum terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, pada tahun 2022 pemerintah telah menetapkan kebijakan mekanisme pengendalian ekspor impor dengan membangun Sinas NK yang dasar hukum pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Presiden No 32 tahun 2022.
