4 Aksi Stranas PK Menorehkan Capaian Tertinggi di Periode B09 2023-2024

15 November 2023

Aksi pencegahan korupsi yang dikawal Stranas PK telah memasuki periode Triwulan ke-3 (TW III) dan sesuai dengan mandat Peraturan Presiden No. 54/2018, maka diterbitkanlah Laporan Triwulanan atas pelaksanaannya. Pada periode B09 ini, secara garis besar hasil capaian Stranas PK berada di kisaran 21,77% dari keseluruhan total target capaian selama 2 tahun pelaksanaan, yaitu tahun 2023-2024.

Laporan Triwulanan ke-3 Stranas PK sudah bisa diakses dan dibaca oleh publik melalui web Stranas PK dan juga bisa dicek infonya melalui kanal media sosialnya. Adapun yang menjadi highlight pada laporan periode B09 kali ini adalah ada 4 aksi pencegahan korupsi yang memiliki capaian tertinggi, diantaranya adalah:

Aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan (AKSI APIP). Dengan capaian 49,20%, terdapat progress yang signifikan berupa:

Tersedianya formasi kebutuhan calon JF-PPUPD melalui jalur IPDN sebanyak 417 yang telah ditetapkan KemenPANRB

Aksi Penguatan Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Komoditas Mineral dan Batubara (AKSI PNBP SIMBARA). Dengan capaian 32,93%, terdapat peningkatan signifikan berupa:

Tersedianya formasi kebutuhan calon JF-PPUPD melalui jalur IPDN sebanyak 417 yang telah ditetapkan KemenPANRB
Diterbitkannya PMK 43/2023 tentang PNBP Mineral dan Batubara
Adanya SE Menhub 24/2022 tentang pemenuhan kewajiban untuk SPB yang telah memandatkan pencantuman NTPN dalam dokumen terkait

Aksi Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024 (AKSI PERENCANAAN PENGANGGARAN). Dengan capaian 30,10%, adapun perkembangannya adalah:

Telah padannya data Renja-Krisna dan RKA-Sakti hingga 95%
Kesesuaian belanja bulanan dan triwulan terkait upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat pusat mencapai 71%

Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta (AKSI SATU PETA). Dengan capaian 30,07%, terdapat peningkatan capaian sebagai berikut:

Luasan PKH (penetapan kawasan hutan) meningkat melalui 35 SK yang diterbitkan KLHK untuk luasan hutan 500 ribu hektar lebih
Penyelesaian RTRW-P di 10 provinsi dari total 38 provinsi
Penyelesaian RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS di 3 daerah

Adapun yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang terbesar ada pada komitmen dari para pemangku kepentingan dan pelaksana aksi untuk menjalankan perubahan-perubahan yang didorongn oleh Stranas PK. Komitmen yang rendah ini berdampak pada terhambat atau lambatnya proses pembuatan regulasi yang dibutuhkan, penyatuan proses bisnis layanan/urusan birokrasi yang sulit mencapai kesepakatan atau minimnya alokasi anggaran yang dibutuhkan. Namun, ini merupakan kesempatan dan komitmen kita bersama untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi!