6 Bulan Tak Ada Kabar, Akhirnya Komoditas Hortikultura Segera Masuk Sinas NK

16 Juni 2023

“Berarti sudah bisa memetakan masalahnya, jadi bisa dicari solusinya. Kalau perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Pertanian karena teridentifikasi perlu dilakukan revisi, disesuaikan dengan mekanisme yang telah disepakati bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Lembaga Nasional Single Window / LNSW,” jelas Lestari Indah.

Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor Impor merupakan aksi Stranas PK dengan capaian terbaik di periode 2021-2022 lalu. Meski sempat terganjal dengan masuknya bawang putih, baru pada akhir periode 2022, Kementerian Pertanian akhirnya sepakat untuk menerapkan kebijakan Neraca Komoditas, menggunakan mekanisme NK transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas.

Aksi tentang penerapan kebijakan Neraca Komoditas (NK) dimaksudkan untuk memastikan jumlah (volume) impor dan waktu (pelaksanaan) impor sesuai dengan kebutuhan domestik. Misalnya pada saat panen raya, tentu tidak tepat bila impor dilaksanakan karena akan membuat petani merugi akibat harga jual yang anjlok. Demikian pula sebaliknya, apabila impor terlambat dilakukan, masyarakat akan menjerit karena harga barang yang melambung akibat kurangnya pasokan.

Pada periode 2023 – 2024, Stranas PK fokus untuk mendorong pelaksanaan penerapan kebijakan NK pada komoditas hortikultura lainnya. Akan tetapi, setelah 6 bulan berlalu, sampai dengan akhir periode pelaporan (B06), tidak ada perkembangan pelaksanaan yang berarti dari Ditjen Hortikultura. Tim Stranas PK pun menginisiasi rapat evaluasi pelaksanaan aksi terkait implementasi kebijakan Neraca Komoditas khususnya untuk komoditas Bawang Putih dan komoditas Hortikultura lainnya. “Kami merasa periode 2023-2024, susah sekali menyentuh hortikultura. Karena tidak pernah hadir dalam rapat. Tolong, komunikasi diperlukan untuk bisa melihat komitmennya,” tegas tenaga ahli Stranas PK, Lestari Indah, dalam rapat yang dilaksanakan di kantor Ditjen Hortikultura yang juga dihadiri oleh tim dari Kemenko Bidang Perekonomian.

Rapat koordinasi akhirnya mencapai kesepakatan sebagai berikut:
1. Evaluasi pelaksanaan NK untuk komoditas Bawang Putih :
a. Aliran data komoditas Bawang Putih ke SINAS NK dengan mekanisme NK transisi telah dilakukan sejak November 2022, dengan mengintegrasikan sistem penerbitan RIPH ke SINAS NK. Dampak pelaksanaan ini adalah bahwa output data baik di BAPANAS maupun di LNSW, Bea Cukai, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan telah sama, sehingga tercapai satu data untuk komoditas bawang putih.
b. Sebagaimana dengan ketentuan dalam Perpres NK, bahwa mekanisme pelaksanaan NK Transisi merupakan langkah antara untuk dilanjutkan ke pelaksanaan NK secara utuh, maka Stranas PK meminta Ditjen Hortikultura untuk segera menetapkan target pelaksanaan NK utuh untuk komoditas Bawang Putih dengan periode waktu tidak lebih dari tahun 2023.
Stranas PK meminta Ditjen Hortikultura untuk lebih terbuka dan transparan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan NK komoditas Bawang Putih.

Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan NK untuk komoditas hortikultura lainnya akan mengacu kepada target output aksi Stranas PK 2023 – 2024, bahwa pada tahun 2023, kebijakan NK telah juga diterapkan pada komoditas hortikultura lainnya.

Ditjen Hortikultura tetap meminta komoditas hortikultura lainnya mengikuti tahapan yang dilaksanakan untuk komoditas bawang putih, yaitu melalui tahapan NK Transisi. Hal ini mengingat kendala yang dihadapi sama dengan kendala untuk Bawang Putih, antara lain bahwa terdapat kewajiban pemilikan GAP, yang berlaku pada tahun berjalan (Januari – Desember). Di sisi lain mekanisme NK kebutuhan sudah harus diinput ke SINAS NK pada periode September tahun sebelumnya. Selain itu, Ditjen hortikultura juga menyatakan sulitnya mendapatkan data kebutuhan sebagai data pokok dalam menentukan besaran kuota impor, khususnya data yang berasal dari penggunaan oleh Hotel - Restoran - Kafe/Kantin/Katering (Horeka).

Menanggapi kendala tersebut tenaga ahli Stranas PK meminta Ditjen Hortikultura untuk mencari solusi atas semua permasalahan yang telah berhasil diindentifikasi sebagai kendala melaksanakan NK secara utuh. Stranas PK juga meminta Ditjen Hortikultura untuk menindaklanjuti solusi dengan terus melakukan koordinasi yang lebih intensif baik dengan Kemenko Perekonomian maupun dengan LNSW sebagai instansi yang membangun Sinas NK. “Berarti sudah bisa memetakan masalahnya, jadi bisa dicari solusinya. Kalau perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Pertanian karena teridentifikasi perlu dilakukan revisi, disesuaikan dengan mekanisme yang telah disepakati bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Lembaga Nasional Single Window / LNSW,” jelas Lestari Indah.

Kemenko Perekonomian yang juga hadir dalam rapat menanggapi akan mendampingi Ditjen Hortikultura dalam menyelesaikan permasalahan.

Rapat diakhiri dengan permintaan Stranas PK kepada Ditjen Hortikultura untuk berkomitmen sebagai pelaksana aksi PK 2023 -2024. “Kami harap komitmennya melaksanakan kewajiban NK ini karena merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka kemudahan berusaha,” tegas tenaga ahli Stranas PK, Lestari Indah.