Ada 10 Pemda Dengan Realisasi APBD Terbesar, Stranas PK Dorong Seluruh Pemda Se-Indonesia Pakai SIPD

Ada 10 Pemda Dengan Realisasi APBD Terbesar, Stranas PK Dorong Seluruh Pemda Se-Indonesia Pakai SIPD
01 December 2022

Sampai dengan akhir tahun 2022, Stranas PK terus mendorong implementasi hasil integrasi perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada Rabu, 30 November 2022 hari ini Tenaga Ahli Stranas PK Fridolin Berek diamanahkan menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Asistensi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Mercure Ancol Jakarta.

Pada kesempatan ini Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni menyampaikan sambutan pembukaan sekaligus memberikan apresiasi terhadap 10 pemerintah daerah dengan realisasi APBD terbesar dan sudah menerapkan SIPD, yaitu 4 provinsi dan 6 kabupaten/kota. Adapun daftar penerima penghargaan tersebut adalah:

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kabupaten Raja Ampat
Kota Serang
Kota Tomohon
Kota Semarang
Kota Tanjung Pinang
Kota Palangkaraya

Tenaga Ahli Stranas PK juga menginformasikan rencana untuk menggelar Talkshow Soft Launching SIPD Sebagai Aplikasi Umum Bagi Pemerintah Daerah di Gedung Bidakara Jakarta pada 10 Desember 2022 mendatang bertepatan dengan momentum perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). “Tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk tidak menerapkan SIPD dalam tahap perencanaan hingga penetapan APBD 2024 nanti ”, tegas Fridolin.

Turut hadir sebagai narasumber adalah Desky Wijaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan Hamzah Fansuri Analis Kebijakan Muda Kemenpan RB. Kegiatan kali ini dihadiri secara luring oleh sekitar 61 pemerintah daerah se-Indonesia.

Pada sesi siang, dilakukan bimbingan teknis terhadap 61 pemerintah daerah yang sudah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan SIPD oleh Gagat Sidi Wahono selaku tim ahli penyusun dan pengembang SIPD.

Berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 539 pemda sudah menggunakan modul perencanaan-penganggaran dalam SIPD, sementara 295 diantaranya sudah menerapkan hingga modul penatausahaan. Oleh karena itu, Stranas PK menargetkan agar pada 15 Desember 2022 SIPD dijadwalkan sudah bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk persiapan penatausahaan pada tahun 2023. Stranas PK meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengadakan roadshow bimbingan teknis ke daerah untuk percepatan implementasi target tersebut.