Ada Sedikit Titik Terang Dalam Penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Ada Sedikit Titik Terang Dalam Penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
24 Januari 2023

Pemerintah daerah mengharapkan hanya ada satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang merupakan hasil integrasi dan penyempurnaannya.

Pasca dilakukannya Soft Launching SIPD pada 10 Desember 2022 lalu, proses integrasi dan penyempurnaan SIPD mulai dipercepat. Bertempat di Gedung KPK, pada Kamis pagi (26/01/23) Stranas PK kembali memfasilitasi rapat teknis bersama sejumlah direktorat di Kementerian Dalam Negeri. Diantaranya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta Pusat Data dan Informasi.

Pertemuan ini juga dihadiri Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Tim Pakar Stranas PK dari Pusilkom Universitas Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat serupa yang diadakan pada Kamis (19/01/23) lalu yang telah mempertemukan para pejabat setingkat Eselon-II di internal Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan kali ini, mempertemukan tim teknis yang terlibat dalam pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pasalnya, sejak adanya Surat Edaran Mendagri Nomor 600.5.4/48/SJi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dalam Negeri pemerintah daerah mengalami "kebingungan" karena terdapat beberapa aplikasi yang harus digunakan oleh Pemerintah. Ada SIPD monolitik (sipd.kemendagri.go.id), SIPD Microservices (SIPD-Kemendagri.go.id) dan SI Pembangunan Daerah (sipd.go.id). Padahal, pemerintah daerah mengharapkan hanya ada satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang merupakan hasil integrasi dan penyempurnaannya.

Koordinator Harian Stranas PK Zil Irvan Rusli membuka kegiatan dan mengajak seluruh komponen di internal Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dan berkolaborasi terutama dalam merampungkan penyempurnaan SIPD yang ditargetkan harus selesai pada bulan Juni 2023. " Penyempurnaan ini harus segera kita selesaikan, karena memang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Ini tanggung jawab kita bersama, karena sudah merupakan target Stranas PK" jelas beliau.

Tenaga Ahli Stranas PK Fridolin Berek menegaskan bahwa Stranas PK telah mendorong soft launching SIPD sebagai Aplikasi Umum pada bulan Desember lalu, meskipun masih harus ada penyempurnaan. Oleh karena itu, kehadiran penyempurnaan aplikasi SIPD agar memenuhi standar-standar dalam kerangka SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) harus segera diwujudkan. Secara khusus, Stranas PK berharap Tim Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab dalam penilaian standar aplikasi dan teknologi dalam Tim Koordinasi SPBE terus mendampingi penyempurnaan aplikasi dan teknologi SIPD agar dapat segera ditetapkan menjadi aplikasi umum.

Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa Stranas PK menekankan adanya konektivitas sistem antara pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat. "Back bone integrasi ini justru di daerah. Jika seluruh pemerintah daerah sudah bisa menerapkan SIPD secara menyeluruh, maka integrasi ke pusat maupun ke desa akan lebih mudah", demikian ungkapnya.

Stranas PK menargetkan SIPD dapat digunakan untuk mengawal perencanaan di daerah untuk penetapan APBD 2024. "Minggu depan, kami akan kembali mengundang para stakeholders pelaksana Aksi Integrasi Perencanaan-Penganggaran Tahun 2023-2024 untuk membentuk Tim Teknis lintas kementerian sebagai pelaksana teknis yang akan secara periodik dipantau oleh Stranas PK terkait perkembangan proses integrasi dan penyempurnaannya," ungkap Fridolin.