Angin Segar Penyempurnaan Aplikasi SIPD Menjadi Aplikasi Umum

Angin Segar Penyempurnaan Aplikasi SIPD Menjadi Aplikasi Umum

1 Maret 2023

Salah satu kendala yang sering disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dalam pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah kurangnya ketersedian anggaran.

Aksi Integrasi Sistem Keuangan Daerah dan Pusat memasuki babak baru di akhir bulan Februari ini. Aksi yang telah dikawal sejak tahun 2018 lalu ini sedikit demi sedikit menunjukkan perkembangan berarti setelah sebelumnya jalan di tempat selama 4 tahun ke belakang. Aksi yang dahulu dikenal dengan aksi percepatan proses perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik ini didorong oleh Stranas PK melalui penggunaan sistem yang terintegrasi yang dikenal dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Salah satu kendala yang sering disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dalam pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah kurangnya ketersedian anggaran. Di tingkat pusat, meskipun sudah ada aplikasi KRISNA milik Bappenas dan SAKTI milik Kementerian Keuangan, masih diperlukan upaya sinergi sistem informasi pelaporan kinerja antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan KemenPAN-RB. Secara khusus sebagai penguatan digitalisasi perencanaan-penganggaran, dibutuhkan alokasi anggaran untuk penyempurnaan Aplikasi SIPD agar menjadi Aplikasi Umum bagi Pemerintah Daerah.

Di level Pemerintahan Desa saat ini, aplikasi SISKEUDES sudah digunakan oleh hampir seluruh Pemerintah Desa, namun tetap diperlukan penyempurnaan teknologi maupun penyediaan jaringan infrastruktur teknologi di semua wilayah.

Rabu pagi (01/03), Koordinator Pelaksana Stranas PK yang ditemani 2 koordinator Harian Stranas PK dan 2 tenaga ahli Stranas PK, melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan membahas kebutuhan anggaran untuk Aksi PK, salah satunya terkait SIPD. Dirjen Anggaran Kemenkeu menyatakan bahwa 15 aksi pencegahan korupsi 2023 2024 yang dirumuskan oleh Stranas PK sangat relevan; salah satunya adalah aksi yang terkait penggunaan dan penguatan SIPD. Dirjen Anggaran juga sepakat untuk mendukung penyempurnaan dan perluasan penerapan SIPD. Oleh karena itu, ia meminta proposal naratif yang memuat penjelasan urgensi, outcomes dan output, serta monetisasi dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ketika mengajukan usulan penambahan anggaran. Dirjen Anggaran juga akan memprioritaskan SIPD untuk penyediaan anggrannya dalam rangka percepatan integrasi keuangan pusat dan daerah. Bahkan, ditambahkan pula bawa Stranas PK diharapkan untuk membantu integrasi KRISNA dan SAKTI, seperti yang telah didorong oleh Stranas PK terkait aplikasi Sistem informasi Batubara / SIMBARA.

Dalam audiensi Rabu pagi tersebut, hadir pula pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dan Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri.

Perjalanan Aksi PK

Titik terang sebenarnya mulai ada sejak 1 Juli 2022 ketika Stranas PK memfasilitasi pertemuan antar Kemendagri dan BPKP utk menggabungkan SIPD dan SIMDA. Selanjutnya pada bulan Agustus 2022, mulai dibahas kerangka penggabungan SIPD dan SIMDA. Selanjutnya, Stranas PK mendorong upaya penggabungan SIPD dan SIMDA melalui assessment teknologi bersama Pusilkom UI. Hasil assessment ini kemudian disampaikan dalam Webinar bersama seluruh kepala daerah pada tanggal 24 Nov 2022 lalu. Poin utama hasil assessment ini menyatakan bahwa penggabungan dua aplikasi yang melayani satu fungsi yang sama tidak bisa dilakukan. Justru SIMDA disarankan utk diubah menjadi CACM yang akan mengakses data dari SIPD (CACM on top of SIPD) untuk memenuhi tugas pengawasan.

Selain aksi perencanaan-penganggaran, terdapat juga aksi-aksi lain yang masih membutuhkan penambahan anggaran. Dari 15 aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024, 6 aksi menjadi fokus Stranas PK terkait kebutuhan anggarannya,