Antara Penyelamatan Ratusan Triliun Keuangan Negara dan Terhambatnya Aksi Karena Kerangka Regulasi

Antara Penyelamatan Ratusan Triliun Keuangan Negara dan

Terhambatnya Aksi Karena Kerangka Regulasi

12 Januari 2024

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018 yang memuat fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak. Saat ini, pelaksanaan aksinya telah memasuki periode kedua. Terdapat total 163 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 61 Kementerian/Lembaga (K/L/D) dan 102 Pemerintah Daerah (Pemda) yang diberi mandat melaksanakan 3 Fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum, dan Reformasi Birokrasi) ke dalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi / Aksi PK 2023 – 2024.

Beberapa capaian aksi hingga akhir tahun 2023 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Aksi Kebijakan Satu Peta Aksi ini merupakan wujud komitmen Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam percepatan kepastian perizinan sumber daya alam dan menutup celah korupsi di sektor perizinan. Pada periode aksi 2021-2022, kawasan hutan yang menjadi peta dasar untuk mendukung perijinan online berbasis ruang dan menyelesaikan tumpang tindih lahan, sebanyak 70 persennya telah dipetakan secara digital. Pada periode aksi 2023, kawasan hutan yang telah dipetakan digital meningkat menjadi lebih dari 80 persen. Sementara itu, dari hasil identifikasi usaha sawit dan tambang yang berada di kawasan hutan di lima provinsi sebagai pilot Stranas PK, negara berpotensi mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar 27,5 triliun rupiah dari denda yang harus dibayarkan oleh pengusaha sawit dan tambang yang beroperasi di kawasan hutan.

2. Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor Impor Langkah penguatan pengendalian ekspor impor merupakan inisiatif dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk mencegah korupsi dalam penetapan kuota impor dan pemilihan importir. Stranas PK mendorong penggunaan Sistem Informasi Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) sebagai solusi pencegahan korupsi secara digital dalam impor pangan. Pada periode aksi 2021-2022, 8 komoditas yang termasuk bahan pokok penting, seperti beras, garam, dan bawang putih, telah dimasukkan dalam neraca komoditas. Sementara itu, pada periode aksi 2023, sebanyak 8 komoditas pangan tambahan di sektor Pertanian (hortikultura dan Produk turunan Hewan) dan sektor Kesehatan (Narkotika, Psikotropika, dan Prekusur farmasi) telah dimasukkan dalam Neraca Komoditas.

3. Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Banyaknya stakeholder pelabuhan, dengan 18 kementerian dan lembaga yang beroperasi serta memiliki kewenangan di pelabuhan, menyebabkan pelayanan tidak efisien dan membuka peluang terjadinya praktik pungutan liar. Oleh karena itu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong digitalisasi dan integrasi sistem dari 18 kementerian/lembaga yang terlibat dalam layanan pelabuhan. Dengan langkah ini, setiap pengguna jasa kepelabuhanan ditargetkan hanya membayar sekali (one single billing) untuk mendapatkan berbagai layanan pelabuhan, termasuk labuh dan sandar, bongkar muat, karantina, imigrasi, trucking, dan sebagainya. Digitalisasi juga menciptakan transparansi dalam biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa. Pada periode aksi 2021-2022, melalui digitalisasi di 14 pelabuhan sebagai pilot, waktu dan biaya layanan di 14 Kawasan Pelabuhan utama di Indonesia berhasil dipangkas, menurunkan biaya logistik sekaligus menghilangkan pungutan liar (pungli). Pengurangan cargo stay dan port stay menjadikan performa pelabuhan di Indonesia masuk dalam 20 besar terbaik di dunia versi UNCTAD. Hingga tahun 2023, jumlah pelabuhan utama yang telah terdigitalisasi meningkat hampir 20 kali lipat dibanding periode sebelumnya, mencapai hampir 270 pelabuhan. Tidak hanya pelabuhan utama, tetapi juga lebih dari 1800 Terminal Khusus/Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS telah terdigitalisasi. Stranas PK juga mendorong penguatan kelembagaan, termasuk penyatuan kepala syahbandar dan kepala otoritas pelabuhan untuk menghindari dobel komando, melainkan satu komando di bawah KSOP. Penguatan kelembagaan lainnya yang didorong oleh Stranas PK adalah efektivitas dalam proses karantina di pelabuhan, dengan penyatuan karantina pertanian dari Kementerian Pertanian dan karantina hewan dari Kementerian Perikanan menjadi satu lembaga, yaitu Badan Karantina Nasional.

4. Penguatan Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Komoditas Mineral dan Batubara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata niaga minerba melalui digitalisasi oleh portal Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), yang merupakan integrasi dari 9 sistem Direktorat Jenderal Minerba. SIMBARA berperan sebagai tulang punggung sekaligus sarana dari awal hingga akhir rantai perniagaan mineral dan batubara, sehingga seluruh data terhubung ke data surveyor, bea cukai, syahbandar, PLN, hingga ke Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan PNBP, mencegah kebocoran penerimaan negara, memastikan pemenuhan kewajiban dalam negeri (domestic obligation/DMO), dan mengurangi praktik tambang ilegal.Pada periode 2021-2022, SIMBARA berhasil meningkatkan PNBP Batubara hingga 100,9 persen. Implementasi SIMBARA secara efektif memperbaiki tata kelola ekspor batubara dan menghentikan kebocoran pendapatan negara dari PNBP senilai 5,6 triliun rupiah. Pada periode 2023-2024, SIMBARA tidak hanya akan diimplementasikan untuk batubara, melainkan juga akan dikembangkan untuk nikel dan bauksit.

5. Aksi Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 dan 2024. Aksi ini bertujuan untuk menyinergikan sistem perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa agar belanja publik menjadi lebih berkualitas dan dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa permasalahan seperti anggaran untuk penanggulangan stunting dan pengentasan kemiskinan yang teralokasi lebih banyak untuk rapat dan perjalanan dinas, infrastruktur jalan yang rusak tidak diperbaiki, penyerapan anggaran yang rendah, dan ratusan triliun APBD yang parkir di bank menjadi latar belakang pelaksanaan aksi ini. Semua ini adalah dampak dari kurangnya sinergi dalam sistem perencanaan dan penganggaran, yang berujung pada kegagalan alokasi dan distribusi anggaran serta potensi pemborosan dana. Oleh karena itu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong penggunaan sistem yang dapat mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun antara pusat dan daerah. Di tingkat daerah, melalui sistem yang telah dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), menjadi satu-satunya sistem yang digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota, sekaligus diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga sesuai dengan kepentingan sektoral di tingkat pusat secara terkonsolidasi.Pada akhir tahun 2023, seiring dengan HAKORDIA, Stranas PK berhasil mendorong dan meluncurkan SIPD RI sebagai aplikasi umum setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, lebih dari 5000 aplikasi sejenis akan tergantikan, dan SIPD RI memastikan terintegrasi perencanaan, penganggaran, dan laporan keuangan dari sekitar 75 ribu desa ke 456 kabupaten/kota, 38 provinsi, hingga ke pusat, Bappenas, dan Kemenkeu. Dengan integrasi ini, diharapkan monitoring dan sinkronisasi data dapat dilakukan sehingga tidak ada lagi kasus jalan rusak yang tidak mendapatkan alokasi anggaran, pengeluaran yang tidak sesuai untuk pengentasan kemiskinan dan stunting, serta tidak ada lagi APBD yang parkir di bank pada akhir tahun anggaran berjalan.Top of Form

6. Aksi Peningkatan Efektivitas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa di Sektor Konstruksi Korupsi dalam pengadaan barang/jasa merupakan jenis tindak pidana korupsi kedua terbesar setelah penyuapan. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah mendorong pencegahan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa sejak periode 2021-2022. Pada periode 2023-2024, Stranas PK mendorong pembentukan fitur e-audit untuk pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dan e-procurement, sehingga inspektorat/APIP dapat mengaksesnya. Hal ini berarti terdapat akses informasi e-purchasing yang tersedia untuk audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) e-purchasing oleh APIP/inspektorat. Inspektorat akan dilengkapi dengan informasi yang telah diolah oleh sistem terkait pengadaan barang dan jasa dengan modus perilaku yang tidak wajar, sehingga deteksi dini terhadap potensi tindakan korupsi dapat dilakukan.

7. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong penggunaan NIK dalam berbagai program penting pemerintah untuk menghindari kerugian negara. Pada periode 2021-2022, Stranas PK mendorong pemanfaatan NIK untuk perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Hasilnya: sekitar 1,2 triliun Rupiah berhasil diselamatkan karena pemadanan NIK dan DTKS dapat mencegah penerimaan ganda atas 2 juta penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Hingga akhir 2022, hampir 100 persen penerima bantuan sosial dari DTKS telah terpadan dengan NIK. Sementara pada periode 2023-2024, perbaikan DTKS yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan memastikan akurasi data terpadan NIK membuktikan bahwa hampir 6,5 triliun Rupiah per tahun dapat diselamatkan untuk penyaluran bantuan sosial kepada lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Pemadanan data dengan basis data ASN, penerima upah, dan pengurus atau pemilik badan hukum juga dapat mencegah potensi kerugian negara sebesar hampir 1,7 triliun Rupiah per tahun. Hingga akhir 2023, Stranas PK juga mendorong penggunaan NIK dan DTKS untuk penyaluran subsidi listrik. Hasilnya, estimasi subsidi listrik yang diberikan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin mencapai sekitar 14,5 triliun Rupiah per tahun.

8. Aksi Reformasi Tata Kelola Penanganan Perkara Koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal, terutama dalam hal teknis pertukaran informasi/data dan potensi benturan konflik kepentingan, menjadi dasar pelaksanaan aksi ini. Pada periode 2021-2022, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) untuk meningkatkan koordinasi antara penegak hukum terkait pertukaran informasi. Hasilnya, SPPT TI telah diadopsi oleh kepolisian, kejaksaan, BNN, KPK, peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, berhasil menurunkan kasus overstaying dari 33.000 pada tahun 2016 menjadi 4.500 pada awal tahun 2023.

9. Pada periode 2023-2024, salah satu lembaga yang diprioritaskan oleh Stranas PK dalam pembentukan regulasi pengelolaan konflik kepentingan adalah Mahkamah Agung. Hingga akhir 2023, terbentuklah Kelompok Kerja (POKJA) di MA yang bertugas menyusun kebijakan pengelolaan konflik kepentingan di badan peradilan. Sementara aksi lainnya yang belum mencapai progres signifikan meliputi Penguatan Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi. Meskipun Stranas PK telah mendorong Aksi Penguatan Tata Kelola Partai Politik dalam Pencegahan Korupsi (AKSI PARPOL) sejak tahun 2022 dengan peningkatan bantuan keuangan untuk partai politik dan penerapan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), namun kemajuan terhambat oleh kerangka regulasi antara Peraturan Pemerintah (PP) dan undang-undang. Aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pengawasan Program Pembangunan masih menunggu regulasi Perpres terkait APIP di 85 kementerian dan lembaga, termasuk aspek kompetensi, anggaran, jumlah personel, kewenangan, dan kelembagaan.