Beneficial Ownership: Siapa yang Untung Sebenarnya?

Beneficial Ownership

Siapa yang Untung Sebenarnya?

10 Januari 2025

Bayangkan sebuah proyek pembangunan jalan tol. Pemerintah mengadakan lelang atau tender untuk mencari kontraktor yang akan mengerjakan proyek tersebut. Beberapa perusahaan besar ikut serta dalam tender ini. Namun, tahukah Anda bahwa di balik perusahaan-perusahaan besar ini, seringkali terdapat satu nama saja yang memiliki kendali penuh atas semua perusahaan tersebut? Sehingga siapapun pemenang tender, pemenangnya adalah satu nama yang merupakan pemilik manfaat sebenarnya.

Beberapa kasus seperti Kasus korupsi yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten, merupakan salah satu contoh klasik mengenai bagaimana beneficial ownership digunakan untuk menyembunyikan praktik korupsi.

Jaringan Bisnis Keluarga: Keluarga Atut diketahui memiliki jaringan bisnis yang luas di Banten. Mulai dari sektor properti, kontraktor, hingga perdagangan. Perusahaan-perusahaan ini seringkali memenangkan tender proyek pemerintah di Banten.
Penggunaan Perusahaan Cangkang: Untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya, keluarga Atut diduga menggunakan perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya. Perusahaan-perusahaan ini kemudian digunakan untuk mengikuti tender proyek pemerintah.
Kolusi dengan Pejabat: Keluarga Atut diduga melakukan kolusi dengan pejabat pemerintah untuk memenangkan tender proyek. Dengan cara ini, mereka dapat mengatur proses tender sehingga perusahaan-perusahaan yang mereka miliki selalu menjadi pemenang.

Beneficial Ownership (BO)/Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018.

Pentingnya Beneficial Ownership dalam Pencegahan Korupsi:

Mencegah Penyalahgunaan Perusahaan untuk Korupsi dan Pencucian Uang
Perusahaan sering digunakan sebagai "kendaraan" untuk menyembunyikan aset atau hasil korupsi. Dengan mengetahui siapa Beneficial Owner yang sebenarnya, pemerintah dapat mencegah penyalahgunaan struktur perusahaan untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang atau penyuapan.
Transparansi dalam Proses Perizinan dan Pengadaan
Dalam pengadaan barang dan jasa, importasi, dan penanganan perkara, kejelasan mengenai BO memastikan bahwa perusahaan peserta tender tidak hanya sekadar "boneka" yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang berkonflik kepentingan atau terlibat dalam korupsi.
Mengidentifikasi Konflik Kepentingan
Dengan informasi BO, pemerintah atau penegak hukum dapat mendeteksi hubungan tersembunyi antara pejabat publik dan perusahaan tertentu yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan.
Memperkuat Sistem Pajak
BO yang jelas membantu pemerintah melacak dan mengenakan pajak secara adil, mencegah penghindaran pajak yang dilakukan melalui struktur perusahaan yang rumit.

Stranas PK mendorong pemanfaatan data BO untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa.

Hingga akhir 2024, hampir 50% korporasi sudah melaporkan data BO ke Ditjen AHU Kementerian Hukum. Dimana sebesar 96,83% yang melapor merupakan korporasi di sector resiko tinggi (tambang, perdagangan, dan konstruksi) dan sebesar 52,86% penyedia barang jasa di platform SIKAP LKPP juga telah melapor BO.

Untuk periode 2025-2026, Stranas PK kembali melanjutkan untuk mendorong peningkatan akurasi data BO, bekerjasama dengan K/L terkait untuk melakukan verifikasi data teknis seperti perizinan, pajak, asset, dan transaksi keuangan. Dan telah disusun Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat bahkan telah mendapat persetujuan Presiden.

Sejalan dengan terbitnya UU No.4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dimana pemerintah mewajibkan pelaku usaha menyampaikan pelaporan keuangan melalui satu plaform , yaitu FRSW (Financial Reporting Single Window). Pengaturan mengenai pelaporan keuangan di dalam Undang-Undang P2SK dilatarbelakangi oleh kondisi pelaporan keuangan di Indonesia yang saat ini belum ideal, antara lain: pelaporan laporan keuangan (LK) ke banyak instansi dan tanpa ada enforcment, maraknya kasus fraud dan tidak terdapat basis data laporan keuangan secara nasional.Hal ini meringankan pelaku usaha karena cukup satu kali mengirimkan laporan keuangan ke dalam sistem FRSW yang bisa dibagipakaikan dengan kementerian/lembaga yang berwenang. Pemerintah pun akan lebih mudah melakukan pengawasan penerimaan negara.