Beras Langka, Akankah Impor Beras Kembali Jadi Drama?

20 Februari 2024

Pasca isu kelangkaan beras, kini masyarakat kembali diresahkan dengan harga beras yang semakin hari semakin meroket. Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo meyakinkan berbagai pihak bahwa stok beras nasional aman saat mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang, Jumat (16/02/24) lalu. Kini, stok beras Bulog pun sudah mulai didistribusikan ke pasar untuk menstabilkan pasokan dan harganya.

Berdasarkan data Neraca Komoditas, pemerintah telah memberikan izin impor beras sebanyak 2,1 juta ton. Dari sekitar 2,3 juta izin impor yang terbit, realisasinya saat ini baru berada di kisaran 10%. Sampai dengan awal Februari kemarin (19/02/24) jumlah yang sudah direalisasikan baru menyentuh angka 9,6% untuk Perum Bulog dan 0,8% untuk satu perusahaan importir yang sudah mendapatkan izin impor.

Tak bisa dipungkiri, sejumlah faktor turut mempengaruhi kondisi pasokan dan kenaikan harga komoditas beras. Diantaranya cuaca ekstrem El Nino yang dampaknya juga dirasakan di berbagai belahan dunia, kendala dalam distribusi dan naiknya harga pupuk digadang-gadang menjadi faktor penyebab kondisi yang terjadi saat ini.

Produksi beras dalam negeri diproyeksikan bisa menyentuh angka 3,51 juta ton pada Maret 2024. Bahkan menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indonesia diperkirakan akan surplus beras sebanyak 10,46 juta ton di akhir 2024.

Kuota impor komoditas memang merupakan barang panas yang menjadi rebutan berbagai pihak. Tak jarang pula terjadi kasus korupsi terkait penentuan jatah kuota impor. Bahkan sejumlah perusahaan importir pun mengakui adanya praktik transaksional terkait kuota impor.

Stranas PK mendorong dimasukkannya sejumlah komoditas dimana beras menjadi salah satu komoditas dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK). Hal ini merupakan upaya pencegahan korupsi melalui digitalisasi dengan menekankan pada aspek transparansi data supply dan demand komoditas. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat dinamika perusahaan importir yang bersaing mendapatkan izin impor. Sehingga kebijakan impor beras saat ini menjadi lebih tepat karena berdasarkan data-data yang lebih akurat dan transparan dibanding sebelumnya.