Berlaku Mulai 1 Agustus 2023, Eksportir Wajib Validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Melalui Sistem INSW

Berlaku Mulai 1 Agustus 2023, Eksportir Wajib Validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Melalui Sistem INSW

10 Mei 2023

Pemerintah sudah menerapkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk memperbaiki tata kelola sektor mineral dan batubara (minerba) serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-nya. Melalui SIMBARA, pemerintah bisa mendapatkan gambaran terperinci mengenai proses perencanaan penambangan, pengolahan pemurnian, hingga penjualan komoditas minerba serta pemenuhan kewajiban penerimaan negara melalui pelabuhan.

Melalui PMK No. 43 Tahun 2023 yang berlaku per 27 April 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 214 Tahun 2021 tentang pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui sinergi proses bisnis dan data antar kementerian/lembaga, pemerintah melakukan sejumlah perubahan untuk mengoptimalkan PNBP di sektor minerba.

Adapun highlight dari regulasi tersebut adalah mulai diberlakukannya validasi NTPN untuk penerbitan Laporan Surveyor per 1 Agustus 2023. Selain itu, mulai 1 Oktober 2023 akan diberlakukan juga validasi NTPN untuk penerbitan surat persetujuan berlayar.

Pada Rabu (10/05), Stranas PK mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Nasional Single Window di kantor Kementerian Keuangan Jakarta bersama Kementerian Perdagangan. Adapun isu pembahasan pada rapat kali ini adalah mengenai konfirmasi alur validasi volume NTPN pengajuan Laporan Surveyor Ekspor Batubara.

Kementerian Perdagangan memberikan alur aliran data yang memudahkan bagi eskportir baik sebagai penambang maupun sebagai trader. Pada intinya pemerintah berusaha memberikan kemudahan bagi eskportir untuk meningkatkan volume penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba. Perubahan signifikan dari mekanisme yang lama adalah eksportir nantinya cukup memasukkan data melalui satu sistem Indonesia Nasional Single Window (INSW) untuk mendapatkan Laporan Surveyor untuk keperluan ekspor batubara. Sistem INSW akan melakukan pendistribusian data ke INATRADE dan surveyor sehingga proses administrasi dan birokrasi antar kementerian/lembaga menjadi lebih singkat, mudah dan akuntabel.

Selain itu, ke depannya pemerintah akan menambahkan komoditas selain batubara, salah satunya adalah timah ke dalam SIMBARA. Prosesnya saat ini tengah dalam pembahasan oleh pihak Kementerian Perindustrian.

Stranas PK mendorong percepatan sinergi lintas kementerian/lembaga untuk mengejar target validasi NTPN per 1 Agustus 2023 mendatang. Hal ini merupakan salah satu target dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi 2023-2024.