Berstatus Pelabuhan Internasional, Stranas PK Sayangkan Kondisi Pelabuhan Kuala Tanjung Sepi Operasional

3 Oktober 2023

Indonesia memiliki salah satu pelabuhan hub internasional, salah satunya adalah Pelabuhan Kuala Tanjung merujuk pada Peraturan Presiden No 32/2011. Dalam rangka pemantauan implementasi aksi reformasi tata kelola Pelabuhan, tim Stranas PK bertolak melakukan peninjauan lapangan ke Medan selama 4 hari, salah satunya ke Pelabuhan Kuala Tanjung (26/10).

Tim Stranas PK yang dikomandani oleh tenaga ahli Febriyantoro meninjau pelaksanaan National Logistic Ecosystem (NLE) dan tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) di PT Graha Segara di wilayah kerja KSOP Belawan (24/10). Simplifikasi layanan pemeriksaan barang antara karantina dan Bea Cukai secara terpadu (Joint Inspection) dirasakan telah memberikan dampak berupa efisiensi waktu dan biaya, penurunan biaya bisa sampai dengan 49% dibandingkan kondisi sebelumnya. Selain itu, tim juga menyempatkan untuk meninjau tata kelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Tjipta Rimba Djaya yang ternyata ditemukan adanya pelanggaran perizinan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29/2012, Pelabuhan Kuala Tanjung difungsikan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan kawasan industri lainnya yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya. Dibangun sejak tahun 2015, Pelabuhan ini kini dikelola oleh PT Prima Multi Terminal yang masih merupakan anak usaha patungan PT Pelindo.

Saat melakukan peninjauan lapangan, Stranas PK menemukan realita bahwa saat ini kegiatan operasional di pelabuhan Kuala Tanjung bisa dikatakan tergolong sepi, karena umumnya kapal-kapal banyak yang berlabuh di Pelabuhan Belawan. Hal ini cukup ironis mengingat investasi untuk pengembangan pelabuhan tersebut mencapai triliunan rupiah dengan tujuan awal sebagai hub internasional di wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, Stranas PK akan membantu mendorong optimalisasi penggunaan pelabuhan Kuala Tanjung kedepannya.

Tim Stranas PK juga meninjau ke Bandar Udara Kualanamu (KNO) Medan dan ditemui langsung oleh Kepala Kantor Otoritas Bandara Kualanamu (26/10). Sebagai salah satu bandara yang menjadi piloting 6 Bandar Udara dalam pelaksanaan aksi Stranas PK 2023-2024, Kualanamu menyampaikan data bahwa arus kargo di bandara tersebut masih didominasi oleh arus domestik dibanding internasional.

Selain itu, implementai NLE di bandara KNO sudah dilakukan berupa penerapan SSm Pengangkutan Udara dan SSm Ekspor. Serta penerapan tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) TPS APK dimana dampaknya dari 5 titik kini alur transit barang hanya cukup 2 titik saja.

Pada kesempatan yang sama, Stranas PK bersama dengan KPK dan Pelindo menyelenggarakan kegiatan sosialiasi NLE dan Jaga Pelabuhan (25/10) sebagai platform pengawasan pencegahan korupsi di kawasan pelabuhan yang dihadiri peserta baik secara daring dari 260 pelabuhan di Indonesia beserta asosiasi dan pelaku usaha maupun secara luring. Stakeholder kepelabuhan dan para pelaku usaha bisa melaporkan jika terjadi indikasi praktik suap, pungli maupun tindak korupsi di kawasan pelabuhan.