BUMD Di Medan, Mati Segan Hidup Tak Mampu

28 Juni 2023

Tidak adanya Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam struktur organisasi menjadi salah satu problematika signifikan yang berpengaruh terhadap kinerja BUMD. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 2022, terdapat 1056 BUMD yang tersebar secara nasional dengan total aset sebesar Rp854,9 triliun. Namun, masih ada 239 BUMD atau sekitar 22,63% yang tidak memiliki SPI.

Pada 16 Juni 2023 lalu, Koordinator Harian Stranas PK ZIl Irvan Rusli bersama tenaga ahli Bambang Sucahyo melakukan tinjauan lapangan ke PT Perkebunan Sumatera Utara dan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, perwakilan sejumlah BUMD yang berada di Medan Sumatera Utara untuk melihat langsung potret kondisi BUMD di daerah.

Seharusnya, BUMD menjadi salah satu penunjang perekonomian daerah serta penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Menurut data BPS, sebagian besar BUMD bergerak di sektor pengadaan air, listrik dan gas. Diikuti sektor aktivitas keuangan serta perdagangan dan eceran.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Kamis (15/6), Stranas PK berdiskusi dengan 5 BUMD, yaitu PT Dhirga Surya Sumatera Utara, PT Bank Sumut, PT Aneka Industri dan Jasa, PDAM Tirtanadi, dan PT Perkebunan Sumatera Utara.

PT Dhirga Surya Sumut, kondisinya merugi sebesar 2M dan hanya memiliki karyawan sebanyak 5 orang. Jika tidak segera dilakukan langkah-langkah penertiban aset dan penyelamatan, diperkirakan tahun 2024 akan collapse.
PT Bank Sumut, merupakan BUMD dengan kondisi paling maju di Medan dengan pertumbuhan laba melebihi target yang ditentukan. Saat ini bank ini tengah mengembangkan unit syariah serta berkolaborasi dengan BNI untuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
PT Aneka Industri dan Jasa, merupakan hasil merger dari 8 perusahaan dan saat ini masih bergerak dalam bidang percetakan walau dengan kondisi memprihatinkan. Bahkan sudah melakukan pengurangan pegawai. Namun, dengan kondisi tersebut pada tahun 2022 PT AIJ berhasil menyumbang PAD.
PDAM Tirtanadi, sudah memiliki sistem Whistle Blowing sejak tahun 2022 dan sudah mendapatkan pendampingan dari AKBU KPK. Permasalahan yang dihadapi bersifat klise, yaitu konflik antara pelayanan dengan bisnis, yaitu tarif yang rendah mengakibatkan pelayanan yang juga buruk. PDAM Tirtanadi mengharapkan adanya kerja sama dengan pihak perbankan.
PT Perkebunan Sumut, direktur yang saat ini menjabat berasal dari Kepala SPI mengakibatkan kosongnya fungsi pengawasan. Kondisi bisnisnya pun memprihatinkan karena dengan total lahan seluas 10 ribu hektar, hamper sebagian besar kondisinya harus replanting yang membutuhkan waktu dan modal yang cukup besar.

Tinjauan Lapangan ke PT Perkebunan Sumatera Utara

BUMD Perkebunan di Sumatera Utara dipimpin oleh 1 Direktur Utama yang membawahi fungsi keuangan dan operasional. Walau perusahaannya sudah berusia kurang lebih 40 tahun, hingga kini perusahaan ini masih berkutat dengan masalah tata kelola kepegawaian.

Untuk posisi keuangannya, pendanaan saham oleh Pemprov baru sebesar Rp330.097.480.000,- dari total target Rp594 miliar, sementara oleh Koperasi sebesar 4,5 miliar. Untuk pelaporan keuangan pun sudah menggunakan SPI (masih disupervisi oleh Direktur), sementara untuk eksternal melalui KAP, BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi.

PT Perkebunan Sumut juga terlibat dalam program pengendalian inflasi cabe-bawang bersama DPRD. Akan tetapi, penguasaan lahan BUMD perkebunan ini masih mengalami kesulitan.

Tinjauan Lapangan ke PDAM Tirtanadi Sumut
Permasalahan yang dihadapi oleh BUMD ini adalah masalah tariff yang tidak sebanding dengan beban biaya operasional, salah satunya tidak mendapatkan keringanan biaya listrik dari PLN. Sejumlah strategi bisnis dilakukan untuk meningkatkan laba dilakukan denga bekerja sama dengan Water Treatment Plant pada sumber-sumber air bersih.

Whistle Blowing System untuk menangani pengaduan masyarakat sudah tersistematisasi dan untuk Good Corporate Governance mendapat penilaian sehat oleh Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Sementara, untuk SPI sudah mengawasi 26 cabang Tirtanadi.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan kondisi BUMD di Provinsi Sumatera Utara, Stranas PK menggarisbawahi beberapa catatan diantaranya tidak optimalnya pengelolaan BUMD, tidak efisiennya keuangan BUMD, masih kurangnya peran pengawasan internal serta pemenuhan penyertaan modal yang belum sesuai kebutuhan.