Cegah Fraud Klaim JKN, Stranas PK Tinjau Penerapan RME di RSJP Paramarta

1 September 2023

Salah satu aksi pencegahan korupsi yang dijalankan tahun 2023-2024 adalah aksi optimalisasi interoperabilitas data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk berbagai program pemerintah mulai dari subsidi listrik, bansos dan masih banyak lagi.

Sejak awal tahun 2023, Stranas PK mendorong diterapkannya Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai upaya pencegahan korupsi dan fraud atas pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan melalui Permenkes 24/2022. Stranas PK menilai kebijakan ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dengan menjadikan RME sebagai acuan dalam pembayaran klaim JKN.

Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan KPK, masih terdapat potensi kecurangan/fraud di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan cara mengajukan klaim fiktif hingga milyaran rupiah ke BPJS Kesehatan.

RME (rekam medis elektronik) adalah digitalisasi dari keseluruhan proses pelayanan di faskes yang mencakup identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan, farmasi sampai dengan billing. Sistem ini dikelola oleh faskes yang selanjutnya terintegrasi dengan platform Satu Sehat Kemenkes. Pada platform Satu Sehat tersedia fitur pemadanan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan demikian RME dapat menyediakan berbagai dokumen elektronik yang dapat digunakan untuk verifikasi terhadap klaim JKN. Hal ini diharapkan dapat menjadi tools pencegahan korupsi/fraud atau klaim fiktif JKN, yang pada gilirannya dapat mencegah kebocoran keuangan negara.

Awal September lalu (01/09), tim Stranas PK yang terdiri dari Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati bersama tenaga ahli Stranas PK Karina Jonatan dan tenaga ahli Monitoring dan Evaluasi Stranas PK Frida Rustiani melakukan peninjauan lapangan penerapan RME di RS Jantung dan Pembuluh Darah (RSJP) Paramarta Bandung. “Penerapan RME diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas program JKN dan hasil implementasi di RS Paramarta dapat digunakan untuk perbaikan secara nasional.”, tegas Niken.

Penerapan RME di RSJP Paramarta sudah dimulai alurnya dari pendaftaran, diagnosa, farmasi hingga proses penerbitan billing. Menurut Direktur RSJP Paramarta Jimmy Agung Pambudi, klaim BPJS tertinggi di faskesnya berasal dari penyakit jantung, ginjal dan kanker. “RS Paramarta fokus di Jantung, sehingga penerapan RME untuk klaim JKN ini sangatlah penting, karena sekitar 70% pasiennya merupakan peserta BPJS.”

Jimmy menambahkan bahwa penerapan RME tidak sulit dilakukan karena panduan yang diberikan Kemenkes sudah cukup jelas. Dari segi layanan, RME memberikan manfaat untuk pihak rumah sakit maupun pasien. Hasil pemeriksaan bisa langsung diakses melalui aplikasi oleh pasien.

Digitalisasi sistem layanan sudah dijalankan oleh RS Paramarta dan terintegrasi dengan Satu Sehat sehingga proses klaim JKN selama ini tidak pernah ditolak maupun mengalami dispute. Semua dokumen sudah terekam dan tersimpan secara digital di sistem sehingga memudahkan proses verifikasi oleh pihak BPJS Kesehatan.

Melalui penerapan RME yang terhubung dengan sistem SATU SEHAT dalam proses klaim JKN, pemerintah dapat melakukan analisa terkait tren kesehatan masyarakat Indonesia dan membuat program-program atau kebijakan di sektor kesehatan yang lebih tepat.