Cegah Korupsi, Stranas PK Minta LKPP Lengkapi Fitur E-Audit Untuk Pengadaan Barang dan Jasa

7 Juli 2023

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat celah korupsi pada metode pengadaan e-purchasing yang saat ini marak didorong oleh pemerintah.

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih menjadi modus tindak pidana korupsi kedua terbesar yang ditangani oleh KPK. Oleh karena itulah, Stranas PK terus mendorong aksi pencegahan korupsi pada topik pengadaan barang dan jasa yang pada tahun 2023-2024 menekankan pada optimalisasi digitalisasi pengadaan sebagai salah satu obat untuk menangani korupsi PBJ sehingga prosesnya lebih transparan dan efektif.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat celah korupsi pada metode pengadaan e-purchasing yang saat ini marak didorong oleh pemerintah. Stranas PK mendorong tersedianya fitur e-audit untuk e-purchasing sebagai tools untuk pengawasan dan upaya pencegahan korupsi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lead untuk pengembangan fitur tersebut.

Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan beserta tim menemui Kepala LKPP Hendrar Prihadi beserta jajarannya di kantor LKPP Jakarta (05/07) dalam rangka mendorong percepatan tersedianya fitur e-audit e-purchasing. Untuk tahap pertama, Stranas PK meminta LKPP untuk memberikan akses kepada inspektorat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar fungsi pengawasannya sudah dapat mulai dijalankan tahun ini. Hendrar Prihadi menyatakan bahwa LKPP akan membangun fitur tersebut dan optimis dapat dilakukan dengan segera.

Stranas PK menekankan bahwa fitur audit e-purchasing ini telah dinantikan oleh pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga mengingat target e-purchasing tahun 2023 telah ditetapkan sebesar 30% sehingga sistem pengawasannya pun harus dilakukan setiap saat.