Cegah Tindak Pidana Penggelapan Pajak, Ini Dia Aksinya Stranas PK

Cegah Tindak Pidana Penggelapan Pajak, Ini Dia Aksinya Stranas PK

4 April 2023

Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati memberi apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas capaiannya mengintegrasikan data milik sistem Dirjen Pajak (DJP) dan data pemilik manfaat / Beneficial Ownership (BO), “Alhamdulilah, dan terima kasih, data pajak sudah mengalir ke data BO di AHU milik Kemenkumham. Meskipun ini merupakan aksi lanjutan yang semestinya selesai tahun lalu, tapi dengan demikian aksi integrasi ini bisa dilaporkan terpenuhi 100 persen di B03”, demikian dijelaskan oleh Niken saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 Pemanfaatan Data Beneficial Ownership (aksi ke-3) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Direktorat Penegakan Hukum, Selasa pagi (4/4).

Rakor Selasa pagi bertujuan untuk membahas detail logframe aksi PK dengan DJP sebagai pelaksana. Dalam aksi 2023 -2024, DJP adalah pelaksana dari aksi Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat / Beneficial Ownership Serta Pemanfaatan Untuk Perizinan, Pengadaan Barang/ Jasa, dan Penanganan Perkara. Dari lima ouput, DJP adalah pelaksana output ke-3, yaitu penguatan sistem basis data pemilik manfaat. Dari dua milestone di output ke-3 ini, DJP adalah pengampu milestone kedua yaitu terintegrasinya basis data pemilik manfaat antara Kemenkumham (data BO dari korporasi) dengan kementerian terkait. Meskipun integrasi yang ada belum sepenuhnya bisa berbagi pakai, DJP meminta Stranas PK untuk memfasilitasi agar mereka bisa menggunakan data balikan, agar bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan DJP.

Niken menambahkan bahwa integrasi data ini diharapkan tidak hanya untuk sekedar melaksanakan aksi PK, melainkan untuk keperluan analisis data BO guna menganalisis potensi penerimaan pajak dan mencegah tindak pidana penggelapan pajak. “Meskipun data yang ada belum sempurna, karena AHU tidak memverifikasi deklarasi dari data BO yang telah dilakukan korporasi, setidaknya ini adalah langkah maju agar masing-masing kementerian dan lembaga bisa berbagi pakai data guna kepentingan masing-masing kementerian dan lembaga," jelas Niken. Tenaga ahli Stranas PK, Juhanah menambahkan bahwa deklarasi pemilik manfaat (BO) ke sistem AHU pun masih jauh dari angka yang diharapkan, “Baru sekitar 38 persen yang sudah declare”, jelas Juhanah. Agar lebih fokus, Stranas PK juga membidik perusahaan beresiko tinggi, yaitu sektor konstruksi, perdagangan, investasi dan keuangan serta pertambangan dan distribusi.

Aksi Beneficial Ownership (BO) merupakan salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong Stranas PK untuk tahun 2023-2024. Kesadaran mengenai pentingnya transparansi data BO dipicu oleh kasus kebocoran data Panama Papers yang fenomenal pada tahun 2016, yang di dalamnya terdapat beberapa data yang berasal dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia semakin memiliki kesadaran tinggi untuk mendorong transparansi data BO untuk mengungkap sosok 'berpengaruh' di balik sebuah korporasi. Salah satunya dengan terus berupaya untuk memenuhi syarat menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force), yaitu organisasi antarpemerintah yang didirikan oleh negara-negara G7 yang bertujuan untuk memerangi tindak pidana pencucian uang secara global.