Cepatnya Layanan Kesehatan di Ujung Selatan Indonesia

Cepatnya Layanan Kesehatan di Ujung Selatan Indonesia

7 Nov 2024

Posisinya boleh saja berada di paling selatan Indonesia , ujung barat Pulau Timor serta berhadapan dengan Australia bagian utara. Rumah sakit di kota Kupang ini bahkan bukan termasuk rumah sakit umum kelas A. Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik yang berada di daerah Pasir Panjang , Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ini merupakan Rumah Sakit umum kelas C. Seperti diketahui bahwa pembagian rumah sakit dilakukan berdasar jumlah dan kualifikasi sumber daya manusianya yang disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, serta kemampuan pelayanan ruumah sakit. Rumah sakit umum kelas C adalah Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah. Semakin banyak kapasitasnya semakin tinggi kelasnya.

Namun, kelas layanan RSUD kelas C di ujung selatan Indonesia ini boleh dibilang membanggakan. RSUD Lerik telah mengimplementasikan 3 dari 6 modul layanan Rekam Medis Elektronik (RME). Yang dimaksud dengan 6 modul RME adalah layanan pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, IGD, laboratorium, dan farmasi.

Koordinator Pelaksana Stranas PK sekaligus Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang mengunjungi RSUD S.K. Lerik Rabu pagi melihat sendiri layanan RSUD S.K Lerik yang telah mengimplementasikan 3 layanan, yaitu pendaftaran, rawat jalan, dan farmasi. Seorang pasien yang sedang berobat jalan, langsung terlihat riwayat sakit dan obat yang telah ia peroleh. Data tersebut tercatat dan bisa diakses dimanapun di rumah sakit yang telah menerapkan RME. Sehingga pasein pun tidak perlu mengingat-ingat sendiri pengobatan yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Hal ini memudahkan dokter dalam melakukan pemeriksaan dan pemberian resep yang berujung dengan cepatnya layanan Kesehatan. Sementara dari kacamata pencegahan korupsi, jejak digital pasien dalam RME menutup celah kecurangan yang akan dilakukan oknum rumah sakit mengunakan data pasien BPJS.

Implementasi RME merupakan salah satu target dari aksi optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK). Di periode aksi 2023-2024, Stranas mendorong agar seluruh klaim BPJS Kesehatan sesuai dengan RME guna menghindari kecurangan yang dilakukan oleh oknum rumah sakit menggunakan data pasien BPJS. Dasar pelaksnaan aksi tersebut adalah temuan kecurangan penyalahgunaan data pasien BPJS. Kajian KPK menyebutkan dalam satu semester pada tahun 2015, ada sekitar 175 ribu klaim dari pelayanan Kesehatan ke BPJS dengan nilai lebih dari 400 miliar rupiah.

Menurut PERMENKES NO 24 Tahun 2022, yang dimaksud rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Tujuan rekam medis elektronik adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis; menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis; dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi. Dengan kondisi tersebut fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, balai, dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan wajib menerapkan rekam medis elektronik pada pelayanan kesehatan di fasyankesnya. Hingga 22 Agustus 2024, Kemkes menyatakan terdapat 1070 RS yang bekerjasama dengan BPJS telah menerapkan RME terintegrasi di 6 layanan.