D ukungan Stranas PK ke Provinsi Riau Menjadi Daerah Percontohan Implementasi Kebijakan Satu Peta

Dukungan Stranas PK ke Provinsi Riau Menjadi Daerah Percontohan Implementasi Kebijakan Satu Peta
20 May 2022

Stranas PK mendorong implementasi kebijakan satu peta atau one map policy dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis di Provinsi Riau. Hal ini disampaikan, oleh Koordinator Pelaksana Stranas PK yang sekaligus merupakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam sambutan di acara Konsultasi Publik 1 Penyusunan RTRW dan KLHS Provinsi Riau pada Kamis (19/5).

Acara yang berlangsung hybrid dilaksanakan di Pekanbaru, Riau, dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, diantaranya seperti Forkopimda Provinsi Riau, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat setempat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam sambutannya, Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa dukungan secara penuh diberikan ke Provinsi Riau, untuk menjadi daerah percontohan dalam implementasi kebijakan satu peta. Dengan begitu, Provinsi Riau dapat memberikan kontribusi riil dalam pencegahan korupsi.

“Kalau sudah petanya jadi satu, terintegrasi, saya pikir ini kontribusi riil kita ke generasi berikutnya bahwa kita bisa meninggalkan dokumen yang penting, menjadikan itu acuan dan mencegah korupsi sekaligus,” ucap Pahala.

Pada konsultasi publik ini, Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan mengharapkan, seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau. Dengan begitu, implementasi kebijakan satu peta pun dapat segera terlaksana.

Sementara gubernur Riau Syamsuar menginstruksikan, agar kebijakan satu peta juga turut dibahas dalam penyusunan RTRW Provinsi Riau. Dengan begitu, diharapkan dapat memberikan kepastian perizinan yang menyangkut tata ruang dan wilayah. Ditambah lagi, menurut Gubernur Syamsuar jika perizinan perkebunan di Riau statusnya jelas, maka dapat meningkatkan pendapatan negara juga daerah.

“Kita tahu juga kebun sawit di Riau ini 3,4 juta hektar, yang memiliki HGU ini baru 1,1 juta hektar. Jadi masih banyak yang belum memiliki HGU. Ini ada pendapatan negara dan pendapatan daerah disini, sayang sekarang kita butuh duit sementara ada duit di hadapan kita tapi diabaikan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini,” jelas Syamsuar.

Kebijakan satu peta atau one map policy merupakan salah satu aksi yang diusung oleh Stranas PK. Aksi ini menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi dan memberi kepastian perizinan lahan yang kerap kali terjadi tumpang tindih baik di sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Setidaknya ada lima provinsi di Indonesia yang dijadikan daerah percontohan kebijakan satu peta diantaranya Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua.