Demi SIPD-RI Mulus Meluncur, Stranas PK Fasilitasi Pemprov DKI dan Kemendagri Dalam Konsinyering

1 Desember 2023

Jelang peluncuran SIPD-RI sebagai aplikasi umum, Stranas PK menjadi fasilitator sekaligus moderator dalam Konsinyering Review Progress Penyempurnaan SIPD RI, oleh KPK RI bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Konsinyering dilakukan selama 2 hari , Kamis hingga Jumat di Bogor. Konsiyering dilakukan menyusul kesediaan Pemprov DKI Jakarta dalam pendanaan untuk implementasi SIPD-RI untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Tenaga ahli Stranas PK, Fridolin Berek dengan ditemani Yenti Nurhidayat dan Faisal Surya memandu jalannya konsinyering . Konsinyering dihadiri perwakilan Eselon I terkait di Kemendagri (Ditjen Otda, Bangda, Keuda), Tim Pusdatin Kemendagri, dan Tim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah dalam rangka pembahasan teknis pelaksanaan dukungan dan bantuan alokasi sejumlah anggaran pada APBD Perubahan DKI Tahun 2023 yang akan diberikan kepada Kemendagri untuk percepatan penyempurnaan dan perluasan penerapan SIPD RI khususnya di DKI Jakarta.

Beberapa poin yang dibahas dalam konsinyering diantaranya telah disusun Rancangan Nota Kesepakatan Kemendagri RI-Pemprov DKI Jakarta tentang dukungan pengembangan/penyempurnaan SIPD RI berupa Tenaga Ahli dan Perangkat Keras/Infrastruktur. Dalam rancangan dimaksud akan diatur tentang ruang lingkup dukungan, teknis pemberian, kekhususan pelayanan, serta rencana masa transisi penggunaan SIPD RI oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai penekanan, berdasarkan surat Sekjen a.n. Menteri Dalam Negeri nomor 600.5.4/48/SJ hal Implementasi SIPD, seluruh Pemda dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan TA 2024 dan seterusnya menggunakan SIPD-RI.

Dalam sesi paparan, Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi PMIPD menyampaikan bahwa latar belakang kebutuhan secara nasional terkait Informasi Pembangunan Daerah pada SIPD RI dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja berbasis data hasil Pilkada serentak 2024, kemudian mengupas isi kedalam Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD-RI sebagaimana amanat dari UU 23/2014, Permendagri 86/2017, Permendagri 90/2019 & Permendagri 70/2019.

Sementara dalam Prioritas Pembangunan Nasional perlu dilakukan Sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah sebagai bagian Integral Pembangunan Nasional sehingga peran SIPD RI mampu mengawal kebijakan nasional mulai dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran , dan seterusnya. Sehingga eRakortek dan eFasilitasi SIPD RI sangat berperan penting sebagai wadah Nasional dan Daerah dalam sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.

Mengambil contoh pada Pemprov DKI Jakarta, telah disampaikan urgensi, peran serta manfaat penggunaan SIPD RI dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah secara detail proses pemuktahiran nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sampai ke rincian belanja menjadi kunci sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam mengawal kebijakan nasional (NSPK) sehingga perlu diperkuat kualitasnya dalam SIPD RI.

Dengan adanya SIPD RI ditemukan pada Pemprov DKI bahwa pada dashboard pusat eWalidata terlihat blm ada data yg disampaikan sehingga berpotensi kualitas perencanaan blm bisa memenuhi kaidah perencanaan khususnya di pasal 274 UU/23 dan belum memenuhi kewajiban sebagaimana pasal 391 UU 23/2014.

Ditemukan pula Berita Acara Musrenbang RKPD 2024 pada eFasilitasi SIPD-RI blm terlihat sumber usulan apakah dari Rakortek (Prioritas Nasional), Pokir DPRD, Usulan Masyarakat, dan lain-lain. Pada eFasilitasi RKPD 2024 SIPD-RI ter monitor belum menyampaikan dokumen lampiran Perkada RKPD 2024 secara digital.

Beberapa kondisi disampaikan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta diantaranya, tahapan pelaksanaan Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta dimulai dari Rembug RW, Musrenbang Kelurahan, sampai dengan Provinsi. Untuk Kebijakan Pokir/Aspirasi Dewan sepenuhnya dikelola oleh dewan sehingga saat ini dokumen masih diberikan berupa hardcopy untuk selanjutnya diserap oleh SKPD, baru kemudian penginputan ke SIPD.

Seperti diketahui bahwa aplikasi yang digunakan DKI Jakarta saat ini tersedia dalam versi Mobile untuk mempermudah penginputan dan penyerapan aspirasi. Sehingga diharapkan adanya kebijakan pengaturan batas maksimal file yang bisa diunggah pada SIPD untuk mengantisipasi ukuran file yang besar.

Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan FGD dan pembahasan teknis lanjutan mengenai upaya penyempurnaan dan pengembangan SIPD RI.