Digitalisasi Pelabuhan, Tidak Ada Tebang Pilih Untuk Pengguna Layanan

Digitalisasi Pelabuhan, Tidak Ada Tebang Pilih Untuk Pengguna Layanan

4 Juli 2024

Hingga awal Juli 2024, pemberitaan terkait demurrage beras bulog menjadi pemberitaan di media massa. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan demurrage? Demurrage adalah denda yang dikenakan agen pelayaran kepada penyewa kapal yang menyebabkan kapal harus bersandar di pelabuhan melebihi batas waktu yang diberikan untuk melakukan bongkar/muat barang yang diangkut kapal (laytime).

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya demurrage adalah:

Keterlambatan pemuatan atau pembongkaran barang di pelabuhan
Kendala administratif
Masalah ketersediaan peralatan untuk proses pemuatan atau pembongkaran
Gangguan cuaca atau keadaan alam
Masalah transportasi darat (seperti kendaraan yang tidak optimal atau inkonsistensi pemilik kendaraan)
Penumpukan kontainer di pelabuhan
Penerima tidak dicantumkan di bill of lading

Intinya, bahwa semua pelaku usaha harus mempersiapkan dokumennya dengan baik dan benar untuk menghindari demurrage. Sementara pelabuhan mempersiapkan fasilitas yang dibutuhan dalam melakukan pembongkaran. Barang yang dibongkar harus siap dengan fasilitas distribusinya, mulai dari transportasi, gudang, hingga sumberdaya manusia.

Persiapan dokumen pelaku usaha yang dimaksud adalah dokumen yang sesuai dengan sistem national logistic ecosystem yang diberlakukan dalam layanan pelabuhan. National Logistic Ecosystem (NLE) merupakan ekosistem logistik yang memadukan secara harmonis arus barang dan dokumen internasional mulai dari kedatangan sarana pengangkut hingga barang berada di gudang. Penerapan NLE menjadi salah satu target dari digitalisasi layanan untuk percepatan layanan dan penguatan pengawasan yang merupakan salah satu output dari aksi reformasi tata kelola pelabuhan dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi periode 2023-2024.

Digitalisasi layanan pelabuhan menjadi salah satu alat dalam pencegahan praktik pungli di pelabuhan;’’Meskipun tidak ada satu sistem pun di dunia ini yang bisa membebaskan seratus persen dari praktik korupsi, selama yang mengoperasikan sistemnya masih manusia. Namun dengan digitalisasi ini setidaknya langkah awal untuk mencegah karena semua kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam layanan pelabuhan bisa saling melihat dan mengawasi. Pelabuhan ini mendudukkan 18 kementerian dan Lembaga yang masing-masing punya sistem, sistem disatukan oleh LNSW”, jelas koordinator pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan dalam acara diskusi media membahas aksi reformasi tata kelola pelabuhan di ruang konferensi pers KPK selasa siang.

Acara diskusi media juga menghadirkan perwakilan seluruh stakeholder pelabuhan, dengan narasumber utama Koordinator Setnas PK, Kepala LNSW, dan Direktur Utama Pelindo.

Direktur Pelindo menambahkan bahwa dengan digitalisasi bukan hanya transformasi dari infrasturktur, tapi juga sistem, sumber daya manusia, semua harus bertransformasi,”Bagi kami ini adalah never ending marathon demi perbaikan layanan pelabuhan yang lebih baik”, tegas Arif Suhartono, Dirut Pelindo. Arif juga meminta media untuk bertanya langsung kepada pengguna layanan atas reformasi tata kelola pelabuhan yang telah dilakukan bersama-sama oleh pelaksana aksi Stranas PK.

Sejak aksi reformasi pelabuhan dilaksanakan 2021 lalu, total telah tercatat 264 pelabuhan terdigitalisasi. Sebelumnya, proses layanan masih dilakukan manual dengan layanan yang panjang di tiap kementerian dan Lembaga pemberi layanan. Setelah digitalisasi, terjadi penyederhanan proses layanan melalui single entry. Proses layanan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa tatap muka/antrean dengan sistem pembayarannya pun digital payment. Digitalisasi juga diterapkan tak hanya di pelabuhan utama , tetapi juga di lebih dari 2000 pelabuhan khusus atau pelabuhan untuk keperluan sendiri/TUKS TERSUS .

Di periode aksi 2023-2024, penerapanan digitalisasi juga berlaku untuk layanan cargo (barang) di 6 pelabuhan udara. Hal ini berdampak pada kecepatan layanan dari yang sebelumnya 2 hari menjadi 3 atau 4 jam saja. Sementara layanan pelabuhan , dari kapal datang, muatan dibongkar, dan barang keluar dari pelabuhan, sampai kapal berangkat kembali , atau yang dikenal dengan dweling time, sebelum digitalisasi memakan waktu 7 hingga 10 hari. Setelah digitalisasi menjadi rata-rata 2,9 hari secara nasional. Untuk proses layanan kedatangan dan keberangkatan kapal juga semakin cepat karena digitalisasi. Semula selama 7 hari namun sekarang hanya 1 hingga 2 hari saja. Sementara pergerakan barang di pelabuhan juga semakin pendek karena digitalisasi, dari 11 gerakan menjadi 2 gerakan saja yang berdampak penurunan biaya hingga 50 persen.

Dikusi diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing narasumber dan stakeholder pelabuhan yang mengharapkan kerjasama yang semakin solid dengan mendukung digitalisasi layanan publik, salah satunya layanan pelabuhan. Dengan digitalisasi untuk transparansi sehingga tidak ada tebang pilih, dimana setiap pengguna layanan baik swasta maupun perusahaan milik pemerintah mendapatkan proses layanan yang sama.