Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham Cabut Blokir Korporasi Yang Sudah Isi Data Beneficial Ownership

Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham Cabut Blokir Korporasi Yang Sudah Isi Data Beneficial Ownership

30 Maret 2023

Aksi ini secara kontinyu didorong Stranas PK semata dilatarbelakangi akibat tingginya penyalahgunaan korporasi untuk tindak pidana korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme serta penghindaran pajak.

Salah satu aksi yang didorong Stranas PK pada periode tahun 2023-2024 adalah aksi Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership (BO) serta Pemanfaatan untuk Perizinan, Pengadaan Barang/Jasa, dan Penanganan Perkara.

Pada Rabu siang (29/03/23), tenaga ahli Stranas PK Muhammad Isro dan Juhanah berdiskusi dengan tim Ditjen AHU Kemenkumham terkait perkembangan tindak lanjut pemblokiran terhadap 734.699 entitas pada Februari lalu. Per 28 Maret 2023, Ditjen AHU menyatakan sudah mencabut blokir terhadap 4.440 PT dan 386 perkumpulan/yayasan yang sudah melakukan isi data Beneficial Ownership dan telah dilakukan verifikasi oleh direktorat AHU Kemenkumham.

Menyikapi perkembangan dari kepatuhan korporasi dalam upaya transparansi data BO, Stranas PK dan Ditjen AHU Kemenkumham menyepakati perlunya dilakukan klasifikasi terhadap entitas yang diblokir dan telah melakukan pengisian data BO namun belum dilakukan verifikasi untuk dilakukan unblokir sehingga masih ada target penyelesaian bagi direktorat ahu.

Dalam kesempatan ini dibahas juga mengenai urgensi regulasi terkait verifikasi data dan penegakan kepatuhan deklarasi data BO diantaranya adalah:

Perlunya regulasi terhadap pemblokiran bagi korporasi yang tidak melakukan deklarasi data BO
Perlu diberlakukannya sanksi terhadap korporasi yang tidak melaporkan Pemilik Manfaat; atau korporasi tidak melaporkan Pemilik Manfaat sebenar-benarnya dalam bentuk notifikasi pada AHU Online dan/atau melalui surat elektronik dan dicantumkan dalam dokumen Korporasi yang menunjukkan belum adanya laporan tersebut.
Sanksi pembubaran akan dikenakan terhadap korporasi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korporasi berdasarkan putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun aksi ini secara kontinyu didorong Stranas PK semata dilatarbelakangi akibat tingginya penyalahgunaan korporasi untuk tindak pidana korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme serta penghindaran pajak. Melalui aksi ini, data BO diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta penanganan perkara.