Mengawali tahun 2025, Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi mulai mencatatkan peningkatan fantastis Pendapatan
Negara Bukan Pajak / PNBP dari salah satu pelaksana aksi Pencegahan Korupsi, yaitu
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Realisasi PNBP
Ditjen Hubla mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah menyentuh angka 6
Triliun Rupiah di Bulan Desember 2024
lalu. Angka ini naik lebih dari 100 persen target APBN sebesr 5,341 Triliun.
Sementara hingga 11 Oktober 2024, total capaian realisasi PNBP Kementerian
Perhubungan telah mencapai 9,49 triliun
dari target Rp. 10,41 triliun. Dengan demikian, sepanjang 2024, terget tersebut telah terlampaui.
Peningkatan PNBP ini merupakan
buah dari digitalisasi dengan implementasi inaportnet yang merupakan salah satu
output dari aksi reformasi tata kelola
pelabuhan 2023-2024. Karena digitalisasi
layanan kapal melalui inaportnet, pembayaran PNBP dapat termonitor dengan baik.
Selain dari layanan inaportnet, PNBP
juga disumbangkan melalui perubahan mekanisme perhitungan hasil konsesi.
Seperti diketahui bahwa Oktober 2024 lalu, kementerian perhubungan menggelar
ekpose hasil optimlaisasi penerimaan negara melalui tata kelola Badan usaha
Pelabuhan / BUP. Dengan penguatan tata kelola badan usaha pelabuhan dan
modernisasi infrastruktur, tidak hanya mempercepat arus logistik dan
perdagangan, tetapi juga memastikan sektor transportasi laut menjadi pilar penting
dalam meningkatkan penerimaan negara.
Selain telah
menyumbang peningkatan PNBP, capaian aksi reformasi tata kelola pelabuhan
hingga akhir 2024 telah berdampak pada terpangkasnya biaya penanganan
kargo, biaya logistic, hingga biaya pengapalan karena berkurangnya waktu
pergerakan barang/layanan kapal/dan layanan barang.