Disebut di Debat Cawapres, Nih Pencegahan Korupsi di Aksi One Map Policy

Pada debat Cawapres ke-4 pada Minggu malam (21/1), digaungkan mengenai One Map Policy terkait isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam dan ketahanan pangan. One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta merupakan kebijakan pemerintah untuk menyusun satu informasi geospasial yang berguna dalam menentukan kebijakan strategis nasional. Implementasinya diharapkan bisa mengatasi konflik agraria akibat tumpang tindih lahan dan mencegah korupsi tata kelola sumber daya alam.

Akibat tidak adanya satu peta dasar yang seharusnya disusun dan dimiliki oleh Indonesia, terjadilah beragam permasalahan tumpang tindih lahan yang berdampak pada perizinan berusaha yang simpang siur, konflik antar masyarakat hingga praktik korupsi.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) juga mendorong aksi pencegahan korupsi melalui pendekatan One Map Policy sejak tahun 2019. Sampai dengan akhir tahun 2023, Stranas PK telah menorehkan sejumlah capaian bersama Kementerian/Lembaga pelaksana aksi. Diantaranya sekitar 80,3% kawasan hutan sudah terpetakan secara digital dan ada potensi 27,5 triliun untuk identifikasi sawit dan tambang di kawasan hutan 5 provinsi piloting.

Adapun yang menjadi pelaksana aksi pada periode 2023-2024 antara lain Badan Informasi Geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Otorita Ibu Kota Nusantara, 34 pemerintah provinsi dan 68 pemerintah kabupaten/kota.

Semoga, keseluruhan target-target aksi One Map Policy yang didorong Stranas PK bisa tercapai untuk menegakkan upaya pencegahan korupsi melalui penyelesaian tumpang tindih lahan serta tersusunnya peta dasar yang menjadi cita-cita kita bersama.