Ditargetkan Rampung Juni 2023, Stranas PK Ajak Pemerintah Daerah Mereviu Proses Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Ditargetkan Rampung Juni 2023,

Stranas PK Ajak Pemerintah Daerah Mereviu Proses Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Melanjutkan hasil rapat per 19 Januari lalu, Stranas PK bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan reviu atas perbaikan dan penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hingga bulan April ini mengingat jadwalnya ditargetkan rampung per Juni 2023 mendatang.

Pada Kamis hingga Jumat (27/04-28/04) Stranas PK mengadakan workshop reviu penyempurnaan aplikasi SIPD bertempat di Auditorium Gedung ACLC KPK Jakarta. Dibuka oleh Koordinator Harian Stranas PK, Zil Irvan Rusli menyampaikan bahwa proses penyempurnaan SIPD sudah dikawal penuh oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo sebagai wujud komitmen mempersiapkan SIPD menuju aplikasi umum.

Bertindak sebagai moderator/fasilitator adalah tenaga ahli Stranas PK Fridolin Berek dengan menghadirkan sejumlah pemerintah daerah selaku pengguna aplikasi SIPD, diantaranya pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah provinsi Bali, pemerintah kota Medan, pemerintah kabupaten Buleleng, pemerintah kabupaten Bogor dan pemerintah kota Semarang.

SIPD akan dijadikan aplikasi umum sebagai upaya pencegahan korupsi dalam sektor keuangan negara dimana setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporan dapat terdokumentasikan dan tersaji secara digital.

Turut hadir juga pada kegiatan ini diantaranya Chairina Sub Koordinator Direktorat Layanan Aplikasi Informatikan Pemerintahan Kemenkominfo yang menegaskan bahwa pihaknya sudah mengawal proses pengembangan dan penyempurnaan SIPD sejak tahun 2020. Selain itu, Kemenkominfo juga memberikan dukungan penuh dengan mempersiapkan arsitektur teknologinya.

Selain itu, KemenPANRB pun sebagai perwakilan tim nasional pencegahan korupsi turut memberikan arahan terkait penyempurnaan SIPD. Ivan Hamzah Fansuri, perwakilan dari tim KemenPANRB menyampaikan bahwa SIPD dinilai sudah siap menjadi aplikasi umum, namun harus segera disempurnakan. Salah satunya adalah helpdesk yang harus lebih responsif.

Pada hari pertama (27/04), sejumlah pemerintah daerah melakukan reviu terhadap proses perencanaan dan penganggaran dalam SIPD. Diantaranya permintaan fitur rekapitulasi yang diminta pemerintah Kabupaten Buleleng. Selain itu, ada juga permintaan untuk disediakannya fungsi/fitur analisis perencanaan oleh pemerintah kota Medan. Sementara, di hari kedua (28/04), sejumlah pemerintah daerah mengupas tuntas proses akuntansi dan pelaporan.

Berdasarkan hasil reviu selama 2 hari, bisa dicatatkan sejumlah kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut;

Perlu dibuatkan panduan pengisian rencana kerja, pengisian program, kegiatan, sub kegiatan, keluaran dan hasil dalam SIPD.
Penggunaan kode rekening belanja akan memudahkan untuk mengklasifikasikan data untuk kebutuhan analisis atau pemeriksaan laporan.
Perlu adanya koordinasi antara Bappeda dan BPKADdalam memfasilitasi dan mengasistensi OPD dalam menginput di aplikasi SIPD.
Tidak boleh lagi ada praktik 1 operator untuk multi user di SIPD karena berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang dan celah praktik korupsi.

Menutup kegiatan ini, koordinator harian Stranas PK Niken Ariati menekankan kembali bahwa SIPD prinsipnya adalah ekosistem milik bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan yang akuntabel sebagai upaya pencegahan korupsi di fokus keuangan negara. Grand Launching SIPD sebagai aplikasi umum di bulan Juni 2023 bukanlah hal yang mustahil jika kita semua memiliki komitmen dan sinergi yang sama.