Dorong Pencegahan Korupsi Politik, Stranas PK Kawal Penyusunan Revisi UU No. 2 Tahun 2011

Dorong Pencegahan Korupsi Politik, Stranas PK Kawal Penyusunan Revisi UU No. 2 Tahun 2011

3 April 2023

Penyempurnaan UU Parpol merupakan inisiasi penataan dan perbaikan partai politik di Indonesia yang disusun untuk membantu partai politik sebagai organisasi yang sangat penting dan mendasar dalam sistem politik di Indonesia.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki banyak partai politik (parpol) yang terlibat dalam momentum kontestasi politik setiap 5 tahun sekali. Dalam UUD 1945 pun tertuang peran parpol sebagai sumber kepemimpinan politik dan pengisian jabatan-jabatan publik.

Memasuki tahun politik jelang pemilihan umum, Stranas PK terus mendorong upaya pencegahan korupsi politik melalui aksi pencegahan korupsi yang sudah diinisiasi sejak tahun 2022 silam. Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong Stranas PK pada tahun 2023-2024 adalah Aksi Penguatan Partai Politik Dalam Pencegahan Korupsi. Adapun salah satu target pelaksanaannya adalah penyusunan kerangka regulasi partai politik melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, terkait substansi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Bertempat di kantor Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, tenaga ahli Stranas PK Juhanah melakukan pembahasan aksi pencegahan korupsi 2023-2024 bersama Direktur Politik Dalam Negeri Syarmadani, Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim beserta tim Inspektorat Kemendagri.

Berdasarkan hasil kajian bersama BRIN dan KPK, Moch. Nurhasim menegaskan bahwa penyempurnaan UU Parpol merupakan inisiasi penataan dan perbaikan partai politik di Indonesia yang disusun untuk membantu partai politik sebagai organisasi yang sangat penting dan mendasar dalam sistem politik di Indonesia. Sementara pihak Kemendagri tengah mempersiapkan kajian naskah revisi UU Parpol untuk bisa diusulkan ke DPR sebagai legislator.

Stranas PK menekankan sekali lagi mengenai urgensinya penerapan SIPP sebagai upaya pencegahan korupsi politik dengan pembenahan tata kelola partai politik. Selain itu juga dibahas terkait implementasi kenaikan bantuan keuangan parpol yang akan disematkan sebagai satu kesatuan dengan SIPP.

Besar harapannya, aksi ini dapat menjadi cikal bakal terwujudnya sistem politik yang transparan dan akuntabel di Indonesia sehingga prinsip demokrasi pun bisa benar-benar terlaksana dengan minim/tanpa tercoreng praktik-praktik korupsi.