Duh, Audit Dana Desa Bukan Dengan Keliling!
17 Mei 2023
Niken Ariati: "Dan ketika saya tanya, bagaimana mengaudit, katanya dengan berkeliling. Audit harus berdasar risk, kemudian mengintegrasikan ke mekanisme lapor / SPAN lapor,”
Lebih 540 triliun dana desa sudah disalurkan pemerintah, namun bagaimana pemanfaatannya hingga pengawasannya menjadi dasar pelaksanaan dua buah aksi strategi nasional pencegahan korupsi 2023-2024. Kedua aksi pencegahan korupsi yang terkait keuangan desa tersebut adalah:
- Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 – 2024
- Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalan Pengawasan Program Pembangunan
Sementara itu data dari Kemenko PMK menyebutkan bahwa potensi desa sangatlah besar namun tingkat kemiskinan di desa tinggi. “Gap antara kesejahteraan kota dan desa masih sangat besar. Oleh karena itu, kualitas dana desa, kualitas belanja keuangan desa, bisa ditingkatkan untuk output dan outcome kesejahteraan masyarakat desa,” demikian disampaikan Mustiko Ningrum, Asdep Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial -Deputi II, Kemenko PMK.
Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, yang hadir sebagai narasumber, menggarisbawahi penyusunan pengawasan dana desa yang efektif, “Jangan sampai pusat hanya sibuk menyusun database ke desa-desa. Setiap kementerian meminta data ke desa. Kenapa tidak saling ngobrol dan berbagi pakai? Inilah yang didorong Stranas PK, agar data yang ada bisa terintegrasi dan bertukar pakai,” tegas Niken. Stranas PK mendorong kebijakan berbagi pakai data antarkementerian dan antarlembaga.
