E-Purchasing Belum Tentu Bebas Korupsi

E-Purchasing Belum Tentu Bebas Korupsi

29 Mei 2023

Stranas PK mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana aksi terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Pada periode 2021-2022 lalu Jawa Timur memenuhi target 10 persen penggunaan katalog dalam pengadaan barang dan jasa untuk transaksi di bawah 200 juta, sementara pada periode 2023 – 2024, hingga Mei 2023 telah tercapai 9 persen. “Angka ini menunjukkan bahwa Jatim cukup progresif dalam e-purchasing,” demikian diungkapkan Niken Ariati, Koordinator Harian Stranas PK dalam sambutannya di acara Penghargaan E-Purchasing Provinsi Jawa Timur 2022, Jatim Bejo atau Jawa Timur Belanja Online, dalam acara yang yang dilaksanakan di Grand City Convention dan Exhibition Surabaya, Senin (29/5) siang.

Niken yang menghadiri acara melalui Zoom juga mengingatkan bahwa dengan menggunakan e-purchasing bukan berarti sudah bebas dari korupsi. Kasus korupsi terkait PBJ yang menyeret Walikota Bandung dan Bupati Meranti bisa menjadi contoh perlunya pedoman e-audit untuk membangun sistem early warning yang bisa dimonitor oleh inspektorat. “Saat ini kami sedang menyusun pedoman e-audit bersama dengan LKPP dan BPKP sebagai tools untuk pencegahan korupsi dalam e-purchasing, termasuk juga penggunaan NIK untuk deteksi vendor yang masuk dalam daftar hitam,” tegas Niken dalam acara yang dihadiri Gubernur Jawa Timur ini. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas arahan dari Stranas PK terkait PBJ.

Seperti diketahui, penetapan sanksi daftar hitam bagi badan usaha selama ini dinilai tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku usaha karena pelaku usaha dapat dengan mudah mengikuti proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) lainnya dengan menggunakan badan usaha yang berbeda. Dalam rangka pencegahan korupsi, Stranas PK merekomendasikan agar pelaksanaan blokir terhadap pihak ketiga penyedia barang dan jasa dilakukan dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Aksi terkait Pengadaan Barang dan Jasa telah didorong oleh Stranas PK selama 3 periode berturut-turut atau sejak 3 tahun lalu. Dalam aksi periode pertama 2019-2020 Stranas PK mendorong persiapan dan kompetensi SDM dalam pengadaan barang dan jasa. Pada periode kedua 2021- 2022 Stranas PK kembali mendorong kementerian dan lembaga mengelola katalaog dan belanja melalui e-katalog, dan pada periode 2023 – 2024, Stranas PK kembali mendorong transparansi dan akuntabilitas e-purchasing.