Gandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Stranas PK Dorong Pembenahan Tata Kelola Aset Negara

Gandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,

Stranas PK Dorong Pembenahan Tata Kelola Aset Negara

7 Maret 2023

Ini hanyalah salah satu contoh ruwetnya permasalahan tata kelola aset negara. Masih banyak lagi kasus aset-aset negara yang penguasaannya bermasalah.

Tata kelola aset negara yang tidak optimal berisiko menimbulkan kebocoran pendapatan negara. Belum lagi sejumlah problematika terkait pengelolaan aset negara.

Baru-baru ini, pemerintah berhasil memenangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa lahan Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno yang saat ini ditempati oleh Hotel Sultan (PT Indobuildco). Ini hanyalah salah satu contoh ruwetnya permasalahan tata kelola aset negara. Masih banyak lagi kasus aset-aset negara yang penguasaannya bermasalah.

Tahun 2023-2024, Stranas PK mendorong aksi Mengurangi Risiko Kebocoran Pendapatan Negara melalui Penataan Aset Tetap Pemerintah Pusat. Tenaga Ahli Stranas PK, MZ Abidin, sedang melakukan pemetaan aset-aset negara beserta sistem tata kelola pemanfaatannya saat ini.

Pada Senin pagi (07/03/23), tim Stranas PK berdiskusi dengan tim Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (DPKKN) dan Direktorat Transformasi & Sistem Informasi (DTSI) untuk melihat progress implementasi aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Saat ini, DJKN tengah mengembangkan SIMAN versi 2 yang lebih komprehensif dan terkoneksi dengan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang digunakan semua Kementerian/Lembaga menghasilkan pelaporan keuangannya, untuk kemudian dikonsolidasikan dengan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Melalui aksi ini diharapkan bisa meminimalisir kebocoran pendapatan negara akibat buruknya tata kelola aset negara.