Gass.....Pemprov Riau Percepat Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan

7 Juni 2024

Provinsi Riau sebagai provinsi penyumbang penerimaan negara terbesar di sektor migas dan perkebunan merupakan salah satu provinsi yang menjadi prioritas dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi 2023-2024. Bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Riau, Tim Stranas yang dipimpin langsung oleh Koordinator Pelaksana Stranas yang juga menjabat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, disambut oleh PJ Gubernur Provinsi Riau, SF Hariyanto, mantan Gubernur Riau, Syamsuar, dan inspektur Provinsi Riau, Kamis, 6 Juni 2024.

Rapat koordinasi dimaksudkan untuk membahas percepatan implementasi pencegahan korupsi Provinsi Riau dalam aksi:

Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui kebijakan satu peta
Percepatan digitalisasi perizinan khususnya di sektor usaha hulu Migas
Penguatan BUMD, khususnya terkait pengelolaah sampah (RDF/BBJP)
Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pembangunan
Pemanfaatan e-audit oleh APIP dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Rapat koordinasi kamis pagi sedianya dilakukan jam 9 pagi di ruang kenanga, namun rakor diundur satu jam, karena Tim Stranas meminta membahas secara khusus percepatan perizinan di sektor usaha hulu migas terlebih dahulu. Dari beberapa persyaratan dasar berusaha, setidaknya terdapat 2 hal yang membuat perizinan migas berlangsung lama, yaitu kesesuaian tata ruang dan persetujuan lingkungan/Amdal. Selain itu di Riau juga terjadi perambahan di area Barang Milik Negara/BMN/ asset negara. Dijumpai dokumen kepemilikian oleh masyarakat di area BMN hulu migas dan penolakan nilai kompensasi atas tanaman. Dengan mempertemukan SKK Migas dan Pemerintah Provinsi Riau, Stranas berharap benang kusut di perizinan migas segera terurai. “Kami minta dalam waktu seminggu ini segera dipetakan permasalahan di 37 lokasi sumur migas yang telah kami terima di laporan ini, tolong diberi detil dengan list permasalahan masing-masing titik, dan seminggu berikutnya, tim Pemprov kami harap memberikan rencana aksi penyelesaian dari tiap permasalahan”, tegas Pahala. Tujuannya agar bisa segera dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder terkait agar tidak menghambat pencapaian target lifting migas Pemerintah yang ditargetkan 1 juta barel per hari di tahun 2030.

Setelah pembahasan khusus terkait migas di Riau, rakor dimulai di Ruang Kenanga. Koordinator Pelaksana Stranas megawali paparan dengan pentingnya penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui kebijakan satu peta. Provinsi Riau, merupakan satu dari 5 provinsi piloting Stranas PK. Selain Riau, terdapat provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Papua dan Kalimantan Timur yang juga merupakan pelaksana aksi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta, yang didorong Stranas. “Data Provinsi Riau relatif lebih lengkap dibanding yang lain selain, Kalimantan Tengah yang memang sudah duluan, jadi kami harap segera ada penyelesaian. SK Tagih sudah ada di KLHK, segera dikoordinasikan potensi penerimaan PNBP atas sangsi terhadap Perusahaan di Prov. Riau yang melanggar”, jelas Pahala.

Pahala menambahkan bahwa saat ini terdapat 1,9 juta hektar (21,4% dari luas wilayah) Perkebunan di Prov Riau yang teridentifikasi tumpang tindih berdasarkan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI). Beberapa perusahaan telah membayar sanksi administratif berdasarkan aturan pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat sekitar 94 perusahaan pelanggar pasal 110A, yang berpotensi menyumbangkan PNBP sebesar lebih 150 miliar. Sementara untuk pelanggar 110B, tercatat sebanyak 23 perusahaan dengan potensi PNBP hampir 800 miliar rupiah. Sementara untuk aktivitas pertambangan di dalam Kawasan hutan Riau berdasarkan IUP dan PPKH terdapat lebih dari 500 hektar aktivitas tambang yang diduga dilakukan 5 perusahaan yang melanggar pasal 110B. Saat ini di Provinsi Riau memiliki hampir 27 ribu hektar aktivitas tambang ilegal di areal penggunaan lahan yang lain yang belum diketahui nama perusahaannya, sehingga belum jelas pengenaan sanksinya.

Pemprov Riau melalui Kadis Perkebunan Provinsi, menanggapi upaya yang telah mereka lakukan sebagai pelaksana aksi Stranas. Diantaranya dengan Coaching Clinic Bulan Mei hingga September 2023 ke Kabupaten/Kota membantu Penyelesaian Stranas-PK Kabupaten Kota selama Tahun 2023. Selain itu menggelar juga rapat Tim Teknis Penyelesaian Stranas-PK Kabupaten/Kota di Dinas Perkebunan Provinsi Riau di awal Maret 2024, dilanjutkan dengan rapat pembahasan integrasi dokumen dan data ILOK & IUP dan penyelesaian integrasi ILOK dan IUP, serta pembahasan pelaporan Triwulan VI serta integrasi dokumen dan data ILOK dan IUP di awal Juni. “Hingga BO6 2024, hanya kabupaten Kampar yang menyelesaikan tahapan kompilasi ILOK dan IUP”. Selain masalah kompilasi ILOK dan IUP, Kabupaten Kampar juga masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup banyak dalam integrasi data, “Kami menunggu komitmen Kampar agar dapat menyelesaikannya sampai akhir Bulan Juni 2024”, tambah Kadis Perkebunan Provinsi.

Terkait aksi penguatan BUMN BUMD, Stranas PK telah memetakan terdapat 2 PLTU di Provinsi Riau, yaitu PLTU Tenayan di Kota Pekanbaru dan PLTU Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pengolahan sampah di Prov. Riau. Stranas mengusulkan kerjasama masing-masing PLTU tersebut dengan pemerintah daerah setempat dalam hal pengelolaan sampah menjadi BBJP untuk bahan bakar PLTU yang ada. Hal ini penting mengingat di Kota Pekanbaru. timbunan sampah yang dapat diolah menjadi BBJP adalah sebesar 977 ton/ hari dan di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 57 ton per hari. Seperti diketahui dalam aksi penguatan BUMN BUMD Stranas PK mendorong kerjasama BUMN BUMD melalui pemanfaatan sampah untuk diolah menjadi RDF. RDF (Refused Derived Fuel) merupakan sampah yang diolah untuk menggantikan batubara di pabrik semen dan menggantikan bahan bakar jumputan padat (BBJP) di PLTU.

Sementara untuk aksi Penguatan peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), meski pembahasan relatif lebih cepat dibanding aksi lainnya, Stranas berharap agar terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas APIP di Provinsi Riau. “Saya kira, dengan Pak PJ yang punya latar belakang auditor, juga inspekturnya editor, seharusnya cukup kuat “, Pahala menegaskan. Berdasar data dari Kemendagri, di Indonesia terdapat kekurangan lebih dari 16 ribu untuk posisi Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah/ PPUPD, dan terdapat kekurangan sebesar 29 ribu personel untuk Jabatan Fungsional Auditor/JFA. Meski kurang, tidak semua daerah mengusulkan formasi ini, di Riau, terdapat 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir yang belum mengusulkan formasi APIP, khususnya PPUPD.

Koordinator pelaksana Stranas mengapresiasi pemerintah provinsi riau yang telah mulai menggunakan, Fitur Pengawasan Pengadaan Katalog Elektronik yang diluncurkan Maret lalu. Inspektur Profinsi Riau melaporkan bahwa Inspektorat Provinsi Riau telah memiliki 8 akun untuk akses e-audit, dan telah mulai memanfaatkan fitur yang ada. “Kami gunakan salah satu variable, yaitu menurut ketepatan waktu, dimana temuan kami, dari saat ppk rilis dan di-klik peyedia, terdapat 71 transaksi dibawah 60 detik”, jelas inspektur Pemprov. Pahala mengharap agar pengalaman Inspektorat Riau dalam menggunakan fitur baru ini bisa ditularkan pada inspektorat lainnya di Indonesia. Seperti diketahui, bahwa dalam membangun pencegahan korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa, Stranas menjadikan teknologi sebagai tools dalam membangun efisiensi dan juga upaya pencegahan korupsi. Aksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pemanfaatan e-catalog dan e-purchasing telah didorong Stranas PK sejak 2022, dimana terdapat peningkatan jumlah produk tayang di platform LKPP dari sekitar 1.700 produk di tahun 2022, menjadi lebih dari 7.000 produk di tahun 2023. Jumlah transaksi juga meningkat lebih dari 7 kali lipat, dari hampir 400 transaksi di tahun 2022 menjadi hampir 3.000 transaski di tahun 2023. Total peningkatan nominal transaksi adalah lebih dari 1,3 triliun rupiah di tahun 2023 dari sekitar 82 miliar di tahun 2022. Atas peningkatan nilai danjumlah transaksi tersebut, Stranas PK di 2023 mulai mendorong terbangunnya sistem audit pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi. Hingga akornya di awal Maret 2024 lalu, bertempat di Gedung Juang KPK, Jakarta, Fitur Pengawasan Pengadaan Katalog Elektronik telah diluncurkan dan disosialisasikan kepada 34 Provinsi dan 11 Kementerian/Lembaga piloting, termasuk Provinsi Riau. Sistem pengawasan Katalog Elektronik ini diharapkan dapat digunakan sebagai tools yang bisa dimanfaatkan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk melakukan analisis terhadap modus-modus transaksi yang terindikasi anomali, diantaranya (1) perubahan harga, (2) transaksi ke penyedia yang sama dan berulang, (3) kecepatan suatu transaksi. Inspektorat Provinsi Riau telah memiliki 8 akun untuk akses e-audit.