Hasil Epik Aksi Tata Kelola Aset, Presiden Bagikan 2,5 Juta Sertifikat Tanah Elektronik

6 Desember 2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 2,5 juta sertifikat tanah elektronik di seluruh Indonesia. Diserahkan secara simbolis, sertifikat tanah elektronik diterima oleh 10 orang, yaitu 5 orang penerima sertifikat perorangan, 2 orang penerima sertifikat aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) dan 3 orang penerima sertifikat aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) pada Senin (4/12) di Istana Negara Jakarta.

Adapun perwakilan Kementerian/Lembaga yang menerima sertifikat aset BMN/D diantaranya adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Mendampingi Plt. Ketua KPK Nawawi Pomolango, tenaga ahli Stranas PK M.Z. Abidin turut hadir menyaksikan acara tersebut sebagai pengampu aksi tata kelola aset pemerintah pusat (negara) yang didorong mulai tahun 2023 ini hingga tahun 2024 mendatang. Salah satu target pelaksanaan aksinya adalah percepatan sertifikat elektronik lahan aset negara/Barang Milik Negara (BMN) dengan tujuan untuk menghindari adanya peluang korupsi dan penyerobotan lahan aset negara. Pada tahun 2024 mendatang, Stranas PK menargetkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 100% menerbitkan sertifikat elektronik untuk lahan aset negara (BMN).

Berdasarkan kajian di lapangan, Stranas PK menemukan sejumlah permasalahan terkait tata kelola aset negara di sejumlah kementerian. Mirisnya, banyak rumah dinas (negara) yang seharusnya masih dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintah, ternyata telah beralih kepemilikannya karena praktik tata kelola aset yang kurang baik. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit, dan menghambat kemudahan aparatur pemerintah melaksanakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat luas.

Momentum pemberian sertifikat elektronik atas aset BMN oleh Presiden diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh kementerian/lembaga pelaksana aksi Stranas PK 2023-2024 untuk memperbaiki tata kelola aset dengan mencapai target-target aksinya. Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menertibkan administrasi tata kelola serta menjaga keamanan aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut.