Hilal Kemenkeu Tak Jua Terlihat, Pemprov DKI Turun Tangan Bantu SIPD!

5 September 2023

Dalam hitungan hari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) akan segera diluncurkan sebagai aplikasi umum. Aplikasi umum artinya, bahwa aplikasi sejenis tidak bisa digunakan lagi. Seperti diketahui bahwa disetiap pemerintahan daerah memiliki sekitar 10 aplikasi. Artinya dengan 546 jumlah seluruh pemerintah daerah di Indonesia . lebih dari 5000-an aplikasi hilang. Namun dalam implmentasinya, SIPD yang merupakan satu-satunya sistem yang mengintegrasikan pemerintah pusat (Krisna Bappenas dan Sakti Kemenkeu) dan antar pemerintah pusat – pemerintah daearah, butuh pendanaan untuk bisa bekerja secara mumpuni. Dengan difasilitasi Stranas PK, dukungan percepatan penyempurnaan dan perluasan penerapan SIPD sebagai aplikasi umum akhirnya datang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Koordinator Harian Stranas PK yang memimpin jalannya meeting kordinasi antara Pemprov DKI dan Kementerian Dalam Negri pemilik SIPD, mengapresiasi Pemprov DKI dalam usahanya membantu percepatan penyempurnaan SIPD. Meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, “Integrasi tidak hanya dari infrastruktur tapi juga dari bisnis prosesnya.Perjalanan masih Panjang. Tapi Setidaknya kita sudah memulai dan harus disegerakan sebelum 2024”, tegas Niken Ariati. Niken juga menegaskan langkah krusial yang harus dilakukan adalah modul penatausahaan dan segera diujicobakan sebelum 2024 sambil dibangun mekanisme e-audit.

Sementara Pemprov DKI menyambut gembira kolaborasi antara Stranas, Kemendagri, dan Pemprov DKI untuk bisa menghasilkan aplikasi terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. “ Apa yang dilakukan saat ini, agar bisa dipakai secara nasional. Namun karena menggunakan anggaran Pemprov DKI,kami harap kebutuhan DKI Jakarta perlu diakomodir”, jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov DKI.

Meeting Senin pagi yang juga dihadiri oleh Kapusdatin kemendagri dan tim, Direktur Anggaran dan Dana Dirjen Keuda Kemendagri dan tim. Rapati ini merupakan tindak lanjut di level teknis setelah adanya kesepahaman antara Koord Pelaksana Stranas PK ( Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK) dengan PJ Gubernur DKI Jakarta tanggal 29 Agustus lalu . Rapat ini dilakukan sasaran untuk mendapat penjelasan tentang progress pengembangan dan penerapan SIPD di daerah , penjelasan kebutuhan untuk percepatan penyempurnaan dan perluasan penerapan SIPD , serta pembahasan teknis pelaksanaan dukungan/bantuan atau kerjasama antara Pemprov DKI dengan Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan penyempurnaan dan perluasan penerapan SIPD.

Langkah selanjutnya dari hasil pertemuan adalah segera dilakukan penyempurnaan ,modul perencanaan, Penayangan modul penganggaran, Penerjemahan BPR ( Bisnis Proses Reenginering) Penatausahaan dan Akuntasi Pelaporan ( AKLAP) ke dalam services dalam Aplikasi SIPD RI. Modul penatausahaan dan akuntasi pelaporan ( AKLAP) ditargetkan akan tayang pada awal Oktober 2023. Selanjutnya akan dilaksanakan proses uji coba hingga Desember 2023 sehingga dapat digunakan oleh seluruh Pemda mulai Januari 2024. Selain itu di level kementerian sudah mulai disiapkan dashboard eksekutif, dan penguatan mekanisme helpdesk/call center ( on going process).

Asisten Perekonomian dan Keuangan, Pemprov DKI yang juga hadir dalam rapat ini meminta agar segera dilakukan percepatan melalui penyusunan timeline yang detail agar kolaborasi Pemprov DKI dengan Kemendagri melalui fasilitasi Stranas PK ini berjalan dengan baik.