Hitung Mundur Penetapan SIPD RI Sebagai Aplikasi Umum

Hitung Mundur Penetapan SIPD RI Sebagai Aplikasi Umum

11 Mei 2023

Selangkah demi selangkah, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bergerak menuju penerapannya sebagai aplikasi umum. “Stranas PK berharap jangan dilihat SIPD hanya sebagai suatu aplikasi tetapi lebih sebagai satu ekosistem sistem informasi pemerintahan daerah, sejalan dengan cita-cita Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ada informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi daerah lainnya yang tersedia dalam sebuah sistem informasi,” demikian diungkapkan Koordinator Harian Stranas PK, Zil Irvan Rusli dalam kunjungan tim Stranas PK ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan didampingi tenaga ahli Stranas PK Sri Wahyuningsih dan Fridolin Berek, Kamis pagi (11/05/2023). Kunjungan tim Stranas PK ke Dirjen Bangda Dagri adalah untuk bersilaturahmi dengan Dirjen Bangda yang baru, Ir. Restuardy Daud M.Sc, sekaligus kembali menyamakan visi misi implementasi SIPD sebagai aplikasi umum yang ditargetkan pada Juni 2023 mendatang.

Dirjen Bangda menyambut senang kehadiran tim Stranas PK dan menyatakan bahwa Bangda Dagri sudah satu visi dengan semua komponen di internal Kemendagri dalam penggunaan SIPD. “Narasi kita sudah sama semua. Sekarang kita menyebutnya SIPD-RI sebagai satu-satunya aplikasi yang akan digunakan untuk proses perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaporan kinerja daerah. Jadi daerah cukup input di satu platform saja,” jelas mantan Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kemendagri ini. Meskipun ada beberapa catatan dari Ditjen Bangda, salah satunya terkait Data Center di Ditjen Bina Bangda yang akan tetap dipertahankan untuk fungsi penyimpanan dan pengolahan data yang diambil dari SIPD RI dalam rangka menunjang proses analisis dan evaluasi kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Tenaga ahli Stranas PK untuk aksi integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 -2024, Fridolin Berek yang juga hadir menambahkan bahwa pentingnya penerapan SIPD sebagai aplikasi umum ini sejalan dengan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) karena mengedepankan prinsip interoperability dan berbagai pakai data. "Hal yang paling penting adalah adanya proses bisnis yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, dari perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pengelolaan anggaran, hingga laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah maupun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terfasilitasi dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini," tegas Frido.

Pada kesempatan ini juga, Tim Stranas PK menyampaikan beberapa proses dan capaian dalam proses penyiapan SIPD sebagai aplikasi umum, dimulai dari soft launching SIPD RI pada 10 Desember 2022 lalu, dilanjutkan dengan proses penyempurnaan sepanjang Januari-April 2023, dan persiapan hingga Grand Launching yang direncanakan pada bulan Juni 2023.

Untuk memuluskan langkah penetapan SIPD RI sebagai aplikasi umum, Stranas PK akan memfasilitasi pertemuan lanjutan, diawali dengan pertemuan setingkat eselon I antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian PANRB, dilanjutkan dengan pertemuan setingkat Menteri. Pertemuan tingkat Menteri ini akan merupakan pertemuan anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan KPK dan Kepala Kantor Staf Presiden. "Pertemuan tingkat Menteri ini diharapkan dapat menjadi penguatan komitmen bersama karena lewat penerapan SIPD RI inilah justru kita menerapkan secara konkrit prinsip SPBE sebenarnya, karena mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan pelaporan, baik secara horizontal maupun vertikal, dari pusat sampai ke desa,” tegas Zil Irvan Rusli, Koordinator Harian Stranas PK.