Horas! Stranas PK Menelusuri Penyimpangan Tata Kelola Aset Negara di Medan

Horas! Stranas PK Menelusuri Penyimpangan Tata Kelola Aset Negara di Medan

14 April 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan aset milik negara Indonesia per tahun 2022 nilainya mencapai Rp 11.454 triliun. Namun, realitanya masih ditemui permasalahan terkait pemeliharaan dan pemanfaatan aset negara, mulai dari kondisinya yang rusak sebelum masa manfaatnya habis, statusnya terbengkalai dan belum dimanfaatkan dan masih banyak lagi permasalahan yang menimbulkan potensi kerugian negara. Oleh karena itu, Stranas PK meluncurkan aksi manajemen aset yang akan didorong selama tahun 2023-2024.

Salah satu aksi pencegahan korupsi terkait penataan aset pusat/barang milik negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (adalah pembenahan tata kelola rumah negara/rumah dinas di lingkungan perguruan tinggi negeri, salah satunya Universitas Sumatera Utara (USU).

Pada 12-13 April 2023 lalu, tim Stranas PK yang dipimpin oleh Koordinator Harian Stranas PK Zil Irvan Rusli melakukan peninjauan lapangan atas sejumlah rumah dinas di lingkungan USU Medan. Diawali dengan diskusi bersama tim Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Rektor USU Muryanto Amin beserta jajarannya.

Peninjauan lapangan dilakukan di kawasan utara-selatan serta kawasan timur-barat lingkungan kampus USU. Hasilnya cukup mencengangkan, dari total 271 rumah dinas, sejumlah rumah teridentifikasi berubah bentuk, dimanfaatkan untuk kos, berubah bentuk menjadi rumah mewah, terdapat bangunan tambahan, beralih fungsi menjadi hotel, toko dan kafe serta ada juga yang kosong terbengkalai tak berpenghuni.

Menurut regulasi PP No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara dijelaskan bahwa Rumah Negara dapat digolongkan menjadi 3, yaitu Rumah Negara Golongan I merupakan rumah dinas jabatan, Rumah Negara Golongan II merupakan rumah dinas pegawai negeri sampai berhenti/pension dan Rumah Negara Golongan III merupakan rumah dinas yang dapat dijual kepada penghuninya sesuai dengan persyaratan tertentu.

Selain itu juga, diberlakukan kewajiban sewa dan pemeliharaan bagi penghuni rumah negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dilarang mengubah bentuk/fungsi serta dilarang digunakan oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil peninjauan langsung di Medan, Stranas PK pun meminta Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kemendikbudristek beserta Rektor USU untuk memberikan laporan berkala setiap 6 bulan sekali atas sejumlah arahan:

Progres pemblokiran sertifikat Rumah Negara di lingkungan kampus USU atas nama pribadi kepada Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Medan.
Progres pembatalan pengalihan status Rumah Negara golongan III kepada Kementerian PUPR (Ditjen Cipta Karya).
Progres penetapan kembali status Rumah Negara golongan I yang dilakukan Kemendikbudristek.
Progres pembebasan Rumah Negara dari penghuni yang tidak sesuai ketentuan regulasi oleh pihak kampus USU.
Progres penggugatan secara hukum terhadap sertifikat kepemilikan Rumah Negara yang diterbitkan atas nama pribadi untuk dikembalikan kepada negara.
Progres pengembalian semua angsuran dan pelunasan sewa beli Rumah Negara kepada penghuni.

Ke depannya, Stranas PK akan melanjutkan penelusuran mendalam untuk membenahi tata kelola aset negara untuk menghindari risiko kebocoran pendapatan negara di sejumlah daerah di Indonesia.