Jalan Panjang Pembenahan Tata Kelola Sawit di Indonesia

Masih ingat dengan kasus korupsi sawit di Riau yang mencatatkan kerugian negara mencapai kisaran 100 triliun rupiah dan terjadi dalam rentang tahun 2003 - 2022. Dan masih banyak lagi kasus serupa yang menjadi potret buruknya tata kelola sawit. Tak heran, kasus korupsi di sektor sumber daya alam ini menjadi salah satu kasus korupsi dengan kerugian terbesar di Indonesia.

Dinobatkan sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, tidak serta merta menjadikan tata kelola sawit di Indonesia bisa dibanggakan. Faktanya, dalam tiga dekade terakhir perkebunan kelapa sawit ditengarai sebagai penyebab deforestasi terbesar. Bahkan, ironisnya banyak lokasi perkebunan sawit yang mencaplok kawasan hutan selama belasan hingga puluhan tahun!

Potensi Korupsi dalam Tata Kelola Sawit

Sampai dengan tahun 2023, luas lahan perkebunan sawit yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 16,83 juta hektar (Ha). Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan menjadi lima provinsi dengan luas lahan sawit terbesar. Dan sekurangnya sekitar 3,3 juta hektar kebun sawit berada dalam kawasan hutan.

Salah satu penyebab terjadinya tumpang tindih kebun sawit dalam kawasan hutan adalah tidak adanya sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tata guna lahan. Kewenangan pemberian izin lokasi dan izin perkebunan ada di kabupaten dan provinsi, sedangkan izin pelepasan kawasan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Minimnya pengawasan perizinan menyuburkan praktik fraud dan potensi korupsi dalam hal perizinan sawit.

Dorongan Stranas PK Untuk Perbaikan Tata Kelola Sawit

Pembenahan tata kelola sawit bukanlah pekerjaan yang semudah menjentikkan jari. Stranas PK mendorong sejumlah pembenahan “tatakan” mulai dari pengukuhan kawasan hutan, rencana tata ruang dan batas administrasi sebagai dasar untuk perbaikan mekanisme perizinan, khususnya perizinan perkebunan sawit.

Tidak ada lagi kompromi, Stranas PK menetapkan target 100% untuk kawasan hutan di seluruh Indonesia ditetapkan serta seluruh provinsi memiliki RTRW Provinsi di akhir tahun 2024 . Hal ini akan mempermudah untuk mengurai kusutnya tumpang tindih dalam tata kelola sawit.

Selain itu, Stranas PK juga mendorong sisi pengawasan tata kelola sawit dengan melakukan evaluasi terkait Penilaian Usaha Perkebunan (PUP), baik dari sisi regulasi maupun tata kelolanya serta mendorong penguatan dan pemanfaatan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun).

Terkait penyelesaian sawit dalam kawasan hutan, Stranas PK berfokus pada perkebunan sawit yang dikelola korporasi. Berdasarkan hasil kalkulasi Stranas PK, potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengenaan denda administratif Pasal 110 A dan 110 B UU Cipta Kerja atas kebun sawit dalam kawasan di 5 Provinsi piloting Stranas PK mencapai 30,4 triliun rupiah. Hasil analisis Stranas PK tersebut telah disampaikan kepada Satgas Sawit yang dibentuk oleh Presiden, untuk mendukung proses percepatan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melakukan identifikasi terhadap sawit korporasi yang ada dalam kawasan hutan. Sekitar 2130 unit perusahaan teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan dan akan dikenakan Pasal 110A/110B. Jika disandingkan dengan analisis Stranas PK di 11 provinsi, masih terdapat perbedaan subyek/korporasi maupun luasan sawit dalam kawasan hutan. Stranas PK menekankan agar data faktual hasil kajian di lapangan yang dikumpulkan di 5 piloting provinsi dapat memperkaya data yang dimiliki pihak KLHK.

Capaian Perbaikan Tata Kelola Sawit Saat Ini

Pencegahan korupsi dalam hal tata ruang dilakukan dengan penyelarasan tata ruang, kawasan hutan dan batas administrasi di seluruh Indonesia serta mempermudah proses perizinan dengan mengintegrasikan RDTR dan Online Single Submission (OSS). Untuk periode pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024, berikut adalah beberapa capaian perbaikan yang telah berhasil dicapai:

Sekitar 85% dari total 125,6 juta Ha kawasan hutan telah ditetapkan.
Sebanyak 14 provinsi sudah menetapkan RTRW yang terintegrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)