Jelang Lebaran : Langkah Awal Implementasi Tata Kelola Komoditas Minerba Dari Hulu ke Hilir
24 Maret 2023
Stranas PK mendorong segera terintegrasi tata kelola minerba dari hulu ke hilir dengan mengembangkan Sistem Monitoring Mineral dan Batubara (SIMBARA). Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Monitoring Progres Perkembangan Integrasi Sistem Monitoring Mineral dan Batubara (SIMBARA) yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Jumat Pagi (24/3).
Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati menegaskan perlunya mekanisme
single entry
dalam proses bisnis tata kelola minerba untuk memastikan kualitas data di hulu. StranasPK mendorong pelaksanaan langkah awal (
quick win
) yang strategis dan capaian tercepat sambil menunggu pengelolaan proses bisnis SIMBARA secara menyeluruh.
“
Quick win
yang difokuskan pada penyelesaian permasalahan terjadinya inkonsistensi data hulu ke hilir melalui pemanfaatan NTPN sebagai data kunci dari hulu ke hilir untuk menyelamatkan hak negara dalam bentuk pembayaran royalti atas sumber daya alam yang ditambang oleh pelaku usaha, sambil menunggu perbaikan proses bisnis tata kelola minerba secara menyeluruh di internal Ditjen Minerba untuk diintegrasikan ke dalam SIMBARA,” tegas Niken.
Tenaga Ahli Stranas PK, Lestari Indah yang turut hadir juga menambahkan bahwa penyelesaian integrasi seluruh sistem di internal di lingkungan Ditjen Minerba - Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dalam tata Kelola minerba merupakan hal yg sangat krusial untuk dilakukan. “Kami memahami kerumitan pelaksanaan pekerjaan rumah melakukan integrasi seluruh sistem tersebut, mengingat rumitnya proses bisnis yang perlu diselaraskan, namun hal ini perlu segera dibahas dan diselesaikan secara internal, karena integrasi ini akan memastikan kualitas data hulu. Untuk melaksanakan hal ini jelas diperlukan komitmen yang kuat dari Kementerian ESDM," jelas Lestari. Lestari juga menambahkan bahwa SIMBARA merupakan ekosistem tata kelola minerba yang didalamnya terintegrasi berbagai sistem aplikasi lintas Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, setidaknya langkah awal quick win harus segera dilakukan.
Stranas PK memasukkan proses integrasi ini sebagai aksi yg dilakukan dalam periode 2 tahun ke depan, namun akan sangat lebih baik apabila pelaksanaan ini dapat dilakukan lebih cepat. "Untuk itu kami juga harus terinformasikan: bagaimana tahapan kerja yang akan dilakukan dalam dua tahun ke depan terkait perbaikan tata kelola minerba dengan memanfaatkan SIMBARA, sehingga kami dapat memantau seluruh tahapan proses dan apabila terdapat permasalahan, bisa kami bantu. Namun yang terpenting adalah komitmen dari ESDM,” tegas Lestari.
Keputusan sementara dari rakor Jumat pagi tersebut, disepakati bahwa pemanfaatan data NTPN dari hulu ke hilir untuk komoditas batubara ditargetkan untuk go live jelang lebaran, tepatnya pada 17 April 2023.
Rakor Jumat Pagi dimaksudkan sebagai materi di Rakor tingkat Menteri yang akan dilaksanakan pada minggu depan untuk lebih menegaskan komitmen semua K/L dalam pelaksanaan perbaikan tata kelola minerba memanfaatkan SIMBARA.
Penguatan Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Komoditas Mineral dan Batubara merupakan aksi ke -8 yang termasuk dalam fokus kedua (Keuangan Negara). Aksi ini kembali didorong pada periode 2023 – 2024 dengan 3
output
, yaitu
legal basis pelaksanaan pengelolaan data komoditas minerba lintas kementerian dan lembaga dalam rangka integrasi data dari hulu ke hilir,
penerapan proses bisnis
end to end
komoditas Minerba lintas kementerian dan lembaga di dalam SIMBARA dan menjadikan SIMBARA sebagai
interface system,
dan
penerapan proses bisnis
back end system
komoditas Minerba lintas kementerian dan lembaga di dalam SIMBARA.
