Kasus Sritex Mencuat, Stranas PK Gaskan Pembenahan Ekspor Impor

Kasus Sritex Mencuat, Stranas PK Gaskan Pembenahan Ekspor Impor

6 Nov 2024

Raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 lalu. Namun, isu yang mencuat dan ramai menjadi perdebatan publik adalah kebijakan impor Permendag No. 8/2024 yang dinilai kurang melindungi industri tanah air.

Terlepas dari buruknya manajemen risiko Sritex, Indonesia memang perlu untuk melakukan pembenahan tata kelola ekspor impor untuk mengantisipasi celah-celah fraud dan praktik korupsi yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Stranas PK telah mendorong sejumlah pembenahan tata kelola ekspor impor sebagai upaya pencegahan korupsi pada periode tahun 2023-2024. Salah satunya dengan menerapkan mekanisme Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK). Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk komoditas yang diatur dan diawasi dalam SINAS NK.

Salah satu yang didorong adalah terkait pengetatan mekanisme pengajuan izin impor, Stranas PK meminta diterapkannya 1 Persetujuan Impor (PI) untuk 1 tahun untuk mencegah terjadinya fraud dan memudahkan transparansi data impor.

Kebijakan Lartas (larangan dan pembatasan) juga termasuk yang menjadi sorotan Stranas PK. Alih-alih untuk melindungi produsen dalam negeri, seringkali penerapan lartas ini justru salah sasaran, yang seharusnya dilindungi malah tidak dilindungi dan sebaliknya produk/komoditas yang tidak perlu dilindungi justru banyak yang dilartaskan sehingga membuat hambatan baru bagi produsen lokal. Untuk itu, Stranas PK mendorong untuk menurunkan jumlah lartas dengan pertimbangan yang matang dan komprehensif atas pemilihan komoditas yang perlu dilartaskan.

Permendag 8/2024 sendiri sejatinya ditujukan untuk memproteksi industri dalam negeri dengan cara memperketat aturan impor termasuk komoditas tekstil. Impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Selain itu, pemerintah juga telah mengatur kuota impor pakaian dan penerapan bea masuk untuk barang jadi juga merupakan upaya untuk memproteksi industri dalam negeri. Stranas PK juga mendorong penguatan post-border sebagai tambahan perlindungan untuk industri dalam negeri untuk mencegah masuknya produk-produk ilegal ke tanah air.

Isu maraknya peredaran produk baju impor ilegal di dalam negeri pun menjadi salah satu perhatian Stranas PK. Melalui aksi pelabuhan, Stranas PK mendorong penerapan Manifest Domestik yaitu mekanisme untuk mencegah terjadinya kebocoran produk impor ilegal dengan mewajibkan para pelaku usaha untuk memberikan pernyataan terkait muatan barang di kawasan pelabuhan.